REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Dessy Suciati Saputri
Perum Bulog pada akhir pekan lalu meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran kepada BUMN pangan tersebut untuk kebijakan disposal stock atau pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan setidaknya ada 20 ribu ton dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan dimusnahkan.
Stok beras tersebut senilai Rp160 miliar dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram. "Ini yang jadi masalah. Dari Pemerintah sudah ada (aturannya), di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan, tetapi untuk eksekusi disposal anggaran tidak ada. Kalau kami musnahkan, gimana penggantiannya," kata Tri pada diskusi yang digelar oleh CIPS di Jakarta, Jumat (29/11).
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP, disebutkan bahwa CBP harus dilakukan disposal (pembuangan) apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Batas waktu simpan terhitung mulai CBP disimpan di gudang yang dikuasai Perum Bulog.
Permentan tersebut mulai aktif pada Oktober 2018. Tri menjelaskan dari 2,3 juta stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini, sekitar 100 ribu ton beras yang usianya sudah di atas empat bulan. Dari jumlah tersebut, 20 ribu ton beras dengan usia penyimpanan lebih dari satu tahun akan dimusnahkan.
"Semua stok Bulog yang disimpan lebih dari lima bulan itu dapat di-disposal, bisa diolah kembali, diubah menjadi tepung dan yang lain, atau turunan beras atau dihibahkan, atau dimusnahkan," kata Tri.
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah yang mengalami turun mutu atau rusak akan dilelang terlebih dahulu sebelum beras tersebut diolah kembali menjadi produk lain.
"Mekanismenya akan dilelang. Nanti terserah yang membeli untuk dijadikan apa. Yang mau dijadikan tepung, juga silakan tapi dilelangnya harus jadi tepung, bukan jadi beras. Ada perjanjiannya nanti," kata Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) pada konferensi pers di Gedung Bulog Jakarta, Selasa (3/12).
Buwas pun membeberkan sejumlah skema untuk disposal beras CBP, antara lain diolah kembali menjadi tepung beras, pakan ayam, hingga menjadi bahan lainnya yang tidak bisa dikonsumsi lagi, yakni menjadi etanol. Sebelum diolah kembali, Buwas menegaskan akan membuka lelang terlebih dahulu untuk menjual beras-beras yang turun mutu tersebut.
Dana yang didapat dari hasil lelang akan diterima oleh Bulog untuk dilaporkan kepada Kemenkeu. Karena kebijakan disposal ini, beras yang akan dilelang nanti tentunya mengalami penurunan harga. Oleh karena itu, Buwas juga mengajukan ada penggantian selisih harga kepada pemerintah.
"Karena ini merupakan CBP, kita mengajukan adanya selisih harga dengan harga jual. Kalau kita dulu beli Rp8.000 per kilogram, harganya (dilelang) jadi Rp3.000, selisih Rp5.000 itu diganti oleh negara," kata Buwas.
Buwas membeberkan alasan beras dari stok CBP) sebanyak 20 ribu ton turun mutu. Salah satunya, karena pengalihan program bantuan sosial pemberian beras.
"Program itu batal sedangkan sudah terlanjur kita dorong ke wilayah-wilayah penerima BPNT, dan sudah dikemas dalam kemasan 5 kg. Ternyata tidak jadi dipakai, kalau kita tarik biayanya lebih tinggi," kata Buwas.
Buwas menyebutkan pengalihan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat Bulog tidak maksimal dalam menyalurkan stok CBP. Hal itu karena BPNT menggantikan penyaluran beras langsung, menjadi uang dalam kartu yang diberikan pemerintah.
Masyarakat pun dibebaskan membeli kebutuhan pokoknya, mulai dari beras, minyak goreng, dan telur. Sifat alami beras yang tidak bertahan lama lebih dari empat bulan, menyebabkan stok beras Bulog pun mengalami penurunan mutu dan terancam rusak.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pihaknya akan membahas lebih lanjut masalah 20 ribu ton beras Bulog yang turun mutu dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian.
"Kita akan evaluasi, kemungkinan hari ini juga ada rapat mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan kita dapatkan solusi atas hal-hal masalah beras ini," kata Agus di Jakarta, Rabu (4/12).
Agus mengatakan kejadian soal turunnya mutu beras Bulog hingga ada rencana untuk dimusnahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ia mengaku akan melihat lebih rinci masalah tersebut.
Agus juga mengatakan keputusan terhadap 20 ribu ton beras Bulog itu nantinya juga akan dibahas bersama kementerian dan lembaga lainnya.
"Kita kan enggak sendiri. Seperti arahan Pak Presiden, kerja semua kementerian ini sebagai tim, jadi tidak bisa, misalnya, kami memutuskan kebijakan. Perlu konsultasi kebijakan karena sebagai tim," ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar membenahi manajemen pengelolaan cadangan beras. Ia mengatakan, pemerintah juga harus mencari solusi agar tak terjadi penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan.
"Penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan dan kita putuskan di samping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan penumpukan beras yang ada," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait pengelolaan cadangan beras di Istana Negara, Jakarta, (4/12).
Karena itu, ia juga meminta agar regulasi terkait pengelolaan cadangan beras segera diselesaikan. Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar jajarannya mencari terobosan baru terkait pengelolaan cadangan beras.
"Saya minta regulasinya dan segera diselesaikan dan dibereskan, dibuat pola-pola baru dan terobosan baru," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar data produksi beras riil dan terkonsolidasi antar kementerian dan lembaga. Sehingga, pemerintah memiliki data yang kuat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.
Menurut Presiden, efisiensi dan kehandalan dalam manajemen logistik menjadi kunci utama agar distribusi beras dapat merata ke seluruh wilayah di Tanah Air.
"Beras Bulog ada yang surplus dan defisit sehingga aspek ketersediaan menjadi hal yang penting, juga keterjangkauan terhadap pasokan juga penting," ujar Jokowi.
Kekeliruan kebijakan pangan
Ekonom senior dan cendekiawan, Emil Salim menilai adanya 20 ribu ton beras yang harus dimusnahkan oleh Perum Bulog membuktikan adanya kekeliruan dalam hal kebijakan pangan di Indonesia.
"Ini kan berarti kebijakan pangan, produksi pangan, perdagangan pangan dan impor pangan tidak berada pada jalur yang benar," kata Emil, di Jakarta, Selasa.
Ia mempertanyakan hal yang menyebabkan stok-stok beras yang berada di Bulog itu menjadi busuk. Sebab, hal itu menunjukkan adanya perkiraan untuk pengadaan stok beras yang keliru sehingga tidak terpakai.
"Pihak yang dirugikan atas hal ini tentu termasuk petani. Apalagi kalau ada impor, tentu nantinya akan memengaruhi harga dan itu merugikan petani," kata guru besar bidang ekonomi Universitas Indonesia itu.
Bahkan, ia mengatakan dirinya memerhatikan nilai tukar petani dan palawija dalam empat tahun terakhir yang menunjukkan nilai yang diterima petani lebih kecil dari yang dibayarkan termasuk biaya hidup. Sehingga dalam empat tahun terakhir, nilai tukar petani justru merugikan petani itu sendiri dan hal inilah yang perlu diperbaiki ke depan.
Selain itu, dalam keadaan merugikan petani, harga beras Indonesia di luar negeri malah menunjukkan angka lebih mahal dibandingkan beras Vietnam. Sehingga, hal itu cukup membingungkan.
"Nah kalau di sini petani rugi sedangkan beras dijual lebih mahal di luar negeri, lalu surplusnya ke mana? Ditambah lagi stok beras lantas juga dimusnahkan," ujar dia.
Keadaan tersebut seharusnya perlu dikaji lebih jauh karena ditakutkan terdapat hal-hal yang tidak beres termasuk kajian terkait penyebab stok beras sampai tidak layak dan mesti dimusnahkan. Termasuk, pula kaitannya dengan ada tidaknya impor beras beserta harga yang ditetapkan atas beras Indonesia di dalam dan di luar negeri juga perlu dikaji.
Impor Beras
Ikuti Whatsapp Channel Republika