REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ditaretkan selesai dibentuk pada Januari 2020. Sebab, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah menginstruksikan hal tersebut selesai setidaknya 45 hari usai Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
"(Golkar) Akan mempergunakan waktu selambat-lambatnya 45 hari setelah munas, jadi mungkin Januari awal akan diselesaikan," ujar Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Ahmad Doli Kurnia saat dikonfirmasi, Ahad (8/12).
Ia menjelaskan, Golkar juga akan mengakomodasi pihak-pihak yang tidak berafiliasi dengan Airlangga dalam kepengurusan periode 2019-2024. Sebab, Golkar tidak ingin ada kembali perpecahan dalam partai berlambang pohon beringin itu.
"Selama dia masuk ke dalam PDLT (prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tak tercela), saya kira dia bisa masuk (kepengurusan)," ujar Doli.
Dalam membentuk kepengurusan DPP Partai Golkar, Airlangga akan dibantu oleh empat orang. Keempatnya, yaitu Ahmad Doli Kurnia mewakili Indonesia Barat, Zainudin Amali Indonesia Tengah, Melki Laka Lena dari wilayah Timur, dan S Ilham Permana dari ormas/sayap Golkar.
"Kita kan ingin lima tahun ke depan berlari kencang, kita kemarin menyadari betul empat tahun terakhir kemarin itu kan banyak sekali masalah," ujar Doli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika