REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, tindak korupsi sama dengan memotong urat nadi kehidupan bangsa. Mahfud berharap, Hari Antikorupsi Sedunia dapat menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk menghilangkan tindakan yang merugikan bangsa itu.
"Karena sebenarnya korupsi itu memotong urat nadi kehidupan bangsa. Kekayaan negara itu kan nadi, tubuh bangsa Indonesia, tubuh negara Indonesia. Kalau korupsinya banyak berarti nadinya dipotong-potong," jelas Mahfud usai menghadiri kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12).
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, kata dia, seharusnya menjadi momentum untuk menyadarkan seluruh elemen untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Selain mencegah, ia juga berharap peringatan tersebut dapat menyadarkan semua elemen, terlebih penegak hukum, untuk melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran atau korupsi yang terjadi.
"Mudah-mudahan ini momentum untuk menyadarkan kita semua untuk mencegah, kemudian dan menindak tentu saja setiap pelangggaran, atau setiap korupsi yang terjadi," katanya.
Mahfud juga mengatakan, tidak ada pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK pada kegiatan kali ini. Menurutnya, kegiatan ini hanya memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. "Enggak ada pembahasan Perppu. Ini hari antikorupsi," ucapnya.
Di samping itu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga menghadiri peringatan Hari Antikorupsi sedunia yang digelar di Gedung Merah Putih KPK. Kiai Ma'ruf dalam sambutannya, kembali mengingatkan semua pihak untuk menutup celah terjadinya korupsi.
Hal ini, kata Kiai Ma'ruf, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh anggota kabinet pada saat pelantikan tanggal 23 Oktober 2019. "Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," ujar Kiai Ma'ruf di Gedung KPK, Jakarta.
KPK menggelar peringatan Hari Antikorupsi se-dunia Senin (9/12). Selain Wapres, acara dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju dan jajaran kepala daerah. Pada kesempatan itu, KPK penghargaan kepada instansi lembaga maupun kementerian serta Pemerintah daerah yang dianggap mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika