REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- "Tahu begini, dibayar Rp1 miliar pun saya 'ogah'!" ucap seorang pengantin pesanan sambil duduk di lantai aula Kedutaan Besar RI di Beijing.
Perempuan yang mengaku asal Bandung, Jawa Barat, itu sangat menyesal bersuamikan warga negara China. Ia mengaku pernikahan itu adalah musibah.
"Ini musibah. Waktu kenalan dulu, saya kira dia cowok baik-baik," ujar cewek berperawakan agak tinggi itu yang enggan menyebutkan jati diri aslinya saat berbincang dengan Antara Beijing belum lama ini.
Dibandingkan dengan 20 orang perempuan senasib lainnya yang sama-sama terdampar di sudut ruang serba guna KBRI Beijing, dia lebih emosional saat mengisahkan perjalanan hidupnya hingga harus tinggal di perdesaan wilayah perbatasan Beijing-Hebei itu.
"Jangankan bermimpi, membayangkan tinggal di sini pun tidak pernah," ujar perempuan lainnya penghuni shelter dadakan itu yang mengaku berasal dari Indramayu, Jawa Barat.
Namun para perempuan berusia 18 sampai 30 tahun itu sepakat bahwa apa yang mereka alami dipicu faktor keadaan ekonomi. Uanglah yang membuat mereka terlena oleh bujuk rayu gerombolan para cukong yang bekerja sangat rapi mulai dari hulu hingga hilir.
Kalau dulu korban pernikahan pesanan didominasi dari Singkawang, Kalimantan Barat, sekarang sudah menyebar hingga Pulau Jawa. Mereka laksana komoditas ekspor yang menguntungkan cukong-cukong yang memang menguasai seluk-beluk bisnis tersebut.
Pernikahan tersebut tidak bisa begitu saja dibilang ilegal. Pasalnya di antara pasangan mengantongi dokumen-dokumen pernikahan yang lengkap, termasuk cap stempel mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota, di Indonesia.
Memang tidak ada yang bisa menjamin, apakah cap tersebut asli atau palsu. Demikian pula dengan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, siapalah yang peduli.
Dengan berbekal dokumen tersebut, maka perempuan yang telah menikah dengan pria berkewarganegaraan China bisa mengurus visa.
Sederhananya, begitu ada surat nikah dan persyaratan lain yang dilegalisasi pemerintah daerah, maka persyaratan permohonan visa China sudah bisa diproses.
Tentu untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut butuh biaya yang tidak sedikit. Maka tidak heran, jika para cukong mematok harga hingga ratusan juta rupiah kepada para kliennya di China yang ingin menikahi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia itu.
Ada yang menyebutkan angkanya Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk seorang perempuan Indonesia yang bersedia dinikahi dan diboyong ke negeri Tirai Bambu itu.
Nilai itu, bagi orang China tidaklah besar, mungkin hanya sekitar 150 ribu hingga 200 ribu yuan. Bagi petani yang tinggal di perdesaan bisalah mengumpulkan uang segitu tidak sampai setahun.
"Bandingkan dengan biaya resepsi pernikahan di Beijing saja yang bisa mencapai 1 juta yuan (sekitar Rp2 miliar)," ujar Wang Chen, pria lajang yang tinggal di Distrik Huairou, Beijing.
Mengingat besarnya biaya pernikahan tersebut, tidak heran kalau angka pernikahan di China sangat rendah, yakni berkisar antara 7 hingga 10 persen pada angkatan usia nikah.
"Belum lagi kalau nanti ada ketidakcocokan yang berakhir dengan perceraian, maka betapa sia-sianya biaya sebesar itu," katanya dalam obrolan santai dengan Antara beberapa waktu lalu.
Kaum perempuan di China, khususnya yang tinggal di kota-kota besar, tidak mudah memutuskan untuk menikah dengan pria. Apalagi yang dianggapnya belum begitu mapan secara ekonomi.
Selain mahalnya biaya resepsi, rata-rata perempuan di China mengajukan syarat kepemilikan rumah pribadi kepada calon pasangannya.
Syarat tersebut tentu sangat berat lantaran harga rumah di China terus membubung tinggi. Bahkan di wilayah lingkar luar di Beijing saja, harga jual rumah susun sudah mencapai 250 ribu yuan atau Rp500 juta per meter persegi.
Kalau untuk rumah minimalis berukuran 50 meter persegi, sudah berapa duit yang harus dikeluarkan. Maka, bukan hal aneh kalau ada mantan pasangan suami-istri di China yang masih tetap tinggal serumah lantaran belum ketemu angka pembagi gono-gini pascaperceraian.
Lebih Murah
Nah, berangkat dari fenomena itu tentu menikah dengan orang Indonesia yang tarifnya Rp300 hingga 400 juta lebih mudah dan lebih murah bukan?
"Saya mau diajak menikah karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi," kata seorang perempuan yang melarikan diri dari rumah suaminya di pinggiran Kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, itu.
Sesampainya di rumah keluarga suami, dia dipekerjakan di ladang dan tidak mendapatkan upah seperti bayangan sebelumnya.
Beberapa di antara perempuan tersebut ada yang melarikan diri ke KBRI Beijing dengan menumpang truk ratusan kilometer dari Provinsi Henan. "Bagi kami di sini lebih terlindungi daripada tinggal di rumah suami," tutur seorang perempuan lainnya sambil berlalu.
Juni-Agustus 2019 merupakan periode paling banyak perempuan pelarian yang meminta perlindungan di KBRI Beijing.
Saking banyaknya, sampai-sampai salah satu sudut ruang serba guna di lantai dua yang biasa digunakan untuk pertemuan disulap menjadi penampungan sementara.
Tidak mudah untuk memulangkan mereka, karena para suami melaporkan kehilangan istri kepada kepolisian setempat.
Bahkan tidak jarang para suami mondar-mandir di depan pagar utama KBRI Beijing sambil berteriak memanggil-manggil nama istrinya untuk diajak pulang.
Tak peduli, sang istri yang berada di dalam area tertutup KBRI mendengar teriakan itu atau tidak. Apalagi semua kantor perwakilan asing di Beijing, termasuk KBRI standar pengamanannya ganda, di pagar bagian luar dijaga aparat kepolisian setempat, sedangkan di pos pintu masuk ada staf lokal yang bertugas.
Jangan harap siapa pun bisa memasuki area KBRI Beijing jika tidak membawa kartu identitas dan tidak jelas arah tujuannya. "Sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah kedua belah pihak, suami atau istri," kata Koordinator Fungsi Protokol dan Kekonsuleran KBRI Beijing Ichsan Firdaus.
Bagi KBRI perlindungan WNI adalah hal yang sangat penting. Tapi bukan berarti mudah memulangkan para korban itu ke Tanah Air karena tentu saja pihak suami sangat keberatan jika harus menceraikan istri yang diboyongnya dari Indonesia dengan uang tebusan Rp300 juta hingga Rp400 juta itu.
Peristiwa berlarut-larut dan berulang-ulang tersebut hanya dapat diselesaikan di tingkat menteri kedua negara.
Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dengan rekannya di China Wang Yi menjadi jalan tersendiri bagi para korban pengantin pesanan itu.
Setidaknya sudut sempit aula KBRI Beijing yang sempat dihuni 22 orang korban perkawinan pesanan kini telah berfungsi seperti sedia kala sebagai ruang pertemuan para WNI dan kegiatan lainnya.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya belasan, tahun ini jumlah korban perkawinan pesanan memang lebih banyak. Bahkan sampai Oktober 2019 KBRI Beijing telah memulangkan 36 pengantin pesanan.
"Sekarang tersisa dua orang di 'shelter'. Mudah-mudahan dalam pekan ini sudah bisa dipulangkan," kata Ichsan ditemui di sela-sela Sosialisasi Peraturan Kewarganegaraan kepada Masyarakat Indonesia di aula KBRI Beijing, Ahad (15/12) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika