Rabu 18 Dec 2019 03:43 WIB

Kumpulkan Menteri, Wapres Minta Ada Klaster Khusus UMKM

Klasterisasi UMKM tersebut diharapkan ada di masing-masing sektor kementerian/lembaga

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolanda
Wakil Presiden KH Maruf Amin saat mengumpulkan menteri dalam morning breakfast di rumah dinas wapres, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12).
Foto: Dok Setwapres
Wakil Presiden KH Maruf Amin saat mengumpulkan menteri dalam morning breakfast di rumah dinas wapres, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta adanya klaster-klaster khusus untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Menurut Kiai Ma'ruf, klasterisasi UMKM tersebut diharapkan ada di masing-masing sektor kementerian maupun lembaga.

Itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas dengan para menteri di rumah dinas wakil presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12) pagi. Ia meminta para menteri terkait mengembang UMKM di masing-masing sektor.

Baca Juga

"Semua akan mengembangkan UMKM di masing-masing sektornya. Jadi arahnya itu kemudian kita fokus pada klaster-klaster tertentu, kemudian pada sektor-sektor tertentu. Dan akan diarahkan juga menjadi korporasi-korporasi dari berbagai klaster itu," ujar Kiai Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/12).

Menurutnya, pengembangan UMKM antar lintas sektoral ini akan dipimpin oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Ia juga meminta ada sinergi antara kementerian dan lembaga dalam pengembangan UMKM tersebut.

"Semua bersinergi, berjamaah. Koordinatornya Menko Perokonomian, kemudian leading sector-nya koperasi. Dan semua menteri terkait, menteri perikanan, semua akan mengembangkan UMKM di masing-masing sektornya," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf meyakini klasterisasi UMKM akan mempermudah pengembangan UMKM, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, aspek permodalan, hingga pemasaran.

Selain itu, ia juga meminta dalam aspek pemasaran menggunakan instrumen e-commerce. Sementara, soal permodalan, Kiai Ma'ruf meminta kolaborasi Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan Menteri Keuangan.

"Supaya nanti payung hukumnya kuat, langkah yang akan dibuat itu masuk dalam omnibus law. Jadi ini terkoordinasi betul. Jadi ada sektor-sektor pariwisata, sektor-sektor pertanian. Sektor-sektor kelautan dan industri," ujar Kiau Ma'ruf.

Selain itu, Kiai Ma'ruf menilai perlunya pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kemampuan UMKM melalui itu Kementerian Tenaga Kerja. 

"Tidak hanya untuk yang bekerja tapi juga untuk yang berwiraswasta. Jadi ini sudah disepakati polanya. Dan akan disusun seperti sedemikian rupa dan dilakukan kerja sama-sama," kata Kiai Ma'ruf.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement