REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia dan Cina telah memblokir keputusan Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperpanjang bantuan kemanusiaan lintas batas kepada empat juta warga Suriah untuk setahun mendatang. Aliran bantuan kemanusian yang telah berjalan akan berakhir pada 10 Januari.
Bantuan kemanusiaan saat ini mengalir ke Suriah melalui pos pemeriksaan yang ditunjuk Dewan Keamanan PBB tanpa izin resmi dari pemerintah Damaskus. Pos penyaluran Dewan Keamanan PBB melalui Turki, Irak, dan Yordania yang tidak terlalu aktif sejak 2018.
Sedangkan awal pekan ini, Rusia menawarkan rancangan resolusi saaingan yang menyerukan perpanjangan enam bulan, tetapi hanya melalui dua pos pemeriksaan Turki, menghilangkan pos Irak dan Yordania. Namun, ajuan itu ditolak pada Jumat (20/12). Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Polandia, Peru dan Republik Dominika memilih menentang, sedangkan Jerman, Belgia, Kuwait dan Indonesia abstain.
"Jika Anda begitu khawatir tentang Suriah, lalu mengapa Anda tidak memilih mendukung rancangan Rusia?" kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun.
Namun, Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan, veto menunjukkan keengganan untuk membantu warga Suriah. "Ada waktu untuk menyelesaikannya jika semua orang mau melakukannya," katanya.
Duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, resolusi terbaru yang disepakati telah usang. Karena pihak berwenang di Damaskus telah merebut kembali kendali sebagian besar wilayah Suriah.
Rusia adalah sekutu dekat dan pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Moskow pun telah menggunakan veto 14 kali pada isu-isu Suriah sejak dimulainya perang saudara di negara itu pada tahun 2011.
Tapi, departemen bantuan kemanusiaan PBB mengatakan, bantuan itu tetap penting. Hal ini mengingat situasi di lapangan telah memburuk selama setahun terakhir dan Suriah menuju musim dingin.
Sebanyak empat juta warga Suriah secara langsung mendapat manfaat dari pengiriman bantuan lintas batas. Sementara 11 juta mendapat manfaat dari bantuan internasional setelah delapan tahun perang.
Duta besar Amerika Serikat untuk PBB Kelly Craft mengaku terkejut setelah veto. "Hari ini kami mengambil langkah besar mundur dalam kredibilitas di mana itu benar-benar penting. Saya sangat dan sangat kecewa dengan hasil pertemuan hari ini," kata Craft.
Sedangkan Perwakilan tetap Perancis Anne Gueguen menyebut veto Rusia tidak bertanggung jawab. Dia menyatakan, tidak ada alternatif lain untuk memberikan bantuan melintasi perbatasan Suriah.
Resolusi terbaru gagal ketika puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari wilayah barat laut Idlib. Kondisi ini terjadi karena pemboman besar-besaran oleh pemerintah Assad, yang didukung oleh Rusia, di benteng terakhir oposisi milisi ISIS. Dwina Agustin