REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi hak asasi manusia (HAM) yang diderita etnis Uighur di Xinjiang, China. ILUNI UI berharap pemerintah Indonesia bisa menjembatani penyelesaian menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran HAM di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR)

"Meskipun Pemerintah China telah mengundang pengamat internasional, termasuk tokoh-tokoh Indonesia untuk mengunjungi wilayah itu, kunjungan mereka dikontrol dan dipantau dengan ketat, dan dengan demikian faktanya tetap tidak jelas," kata Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian, Sabtu (21/12).

Andre meminta semua pihak untuk menghormati nilai-nilai HAM. China pun selaku salah satu negara sahabat Indonesia, perlu memberikan informasi transparan kepada masyarakat internasional tentang kebijakannya di XUAR. China juga perlu mengizinkan pengamat independen, termasuk utusan khusus PBB, untuk mengunjungi wilayah tersebut dan memahami situasi nyata di XUAR.

"Ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi. Jika tidak ada yang disembunyikan, tentunya Pihak Tiongkok tidak perlu menutup diri," ujarnya.

Pemerintah Indonesia, menurut Andre, dapat bertindak secara aktif sebagai "pembangun jembatan" dan "pembuat perdamaian" untuk memperbaiki situasi di XUAR. Untuk melakukannya, Indonesia harus mengoptimalkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Andre juga mendukung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan komunikasi konstruktif, melalui langkah-langkah diplomasi lunak untuk mengingatkan China, dalam persoalan penegakan hak asasi manusia pada komunitas Uighur di Xinjiang.

"Kementerian Luar Negeri RI dapat memberikan saran kepada pemerintah Tiongkok bahwa persoalan HAM di Xinjiang layaknya diselesaikan melalui mekanisme dialog damai dari hati ke hati atas semua stakeholder yang terlibat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika