Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

1 Zulhijjah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pemkab Kulon Progo akan Kembangkan Wates Baru

Senin 30 Dec 2019 05:29 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Kawasan seluas 238 hektare di Kulon Progo akan dikembangkan sebagai Wates Baru. Ilustrasi.

Kawasan seluas 238 hektare di Kulon Progo akan dikembangkan sebagai Wates Baru. Ilustrasi.

Foto: Republika/ Wihdan
Kawasan seluas 238 hektare di Kulon Progo akan dikembangkan sebagai Wates Baru

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengembangkan Kawasan Wates Baru. Kawasan seluas 238 hektare ini dirancang dalam rangka pengembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Senin (30/12), mengatakan Pemkab telah melaksanakan kajian Wates Baru melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2018. Hasil yang didapat di antara tiga lokasi calon Kawasan Wates Baru yaitu Desa Margosari, Desa Giripeni, dan Desa Sendangsari.

Baca Juga

"Dari hasil kajian tersebut, lokasi Desa Margosari sebagai kawasan Wates Baru seluas 238 hektare," kata Sutedjo.

Ia mengatakan dalam pengembangan Kawasan Wates Baru, Pemkab merancang pembangunan kompleks perkantoran pemerintah terpadu seluas 14 hektare. Kemudian pada tahun anggaran 2019 ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun Wates Baru melalui pihak ketiga yang kontraknya dimulai pada 15 Agustus 2019 dan berakhir pada 12 Desember 2019.

"Kami merencanakan pembangunannya menggunakan anggaran yang dimiliki Pemerintah Desa Palihan untuk membebaskan lahan. Kemudian, pembangunan kompleks perkantoran pemerintah terpadu dilakukan secara bertahap," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan saat ini perkantoran yang ada di lingkungan Pemkab Kulon Progo begitu padat. Kawasan sekitar Jalan Sugiman juga sulit berkembang karena lahannya sempit sehingga ada pemikiran nanti simbol-simbol pemerintahan ini diciptakan di perkantoran baru.

"Simbol pemerintahan kabupaten itu bupati dan DPRD. Ikutan yang harus ada dengan bupati yakni Setda, BKAD, dan Bappeda yang sebaiknya tidak jauh dengan kantor bupati," katanya.

Langgeng mengatakan arah pengembangan Kota Wates masih banyak kajian dan pertimbangan. Usulan pertama berdasarkan struktur ruang, Kota Wates ini sebelah utara sebagai perkantoran, sebelah tengah sebagai bisnis, dan selatan untuk pelayanan publik.

Usulan kedua berdasarkan sisi sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan gabungan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kadipaten Adikarto, maka kabupatennya menggunakan Kulon Progo, tapi ibu kotanya di Adikarto. Kalau wilayah Adikarto, perbatasannya ada di Wates Selatan.

"Kemungkinan pilihan ibu kabupaten masih tetap ada di wilayah Adikarto berdasarkan perjanjian sejarah. Namun kalau menurut perkembangan kota, maka ibu kabupaten ada di wilayah utara," katanya.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile