REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) menyatakan hingga Kamis (2/1) pukul 19.00 WIB tercatat 3.806 dari total 5.734 gardu distribusi listrik terdampak banjir di Jabodetabek dan Banten telah dinyalakan. "Sebanyak 1.928 gardu masih dipadamkan sementara demi keamanan warga," kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta.
Hal itu diungkapkan Darmawan saat PLN diinspeksi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Erick memantau secara langsung pasokan listrik wilayah terdampak banjir Jabodetabek di Posko Siaga Banjir PLN Unit Induk Distribusi Jakarta, Kamis.
Darmawan menyebutkan sebelum menyalakan aliran listrik, PLN perlu memastikan bahwa gardu, jaringan, dan instalasi pelanggan aman. PLN melakukan inspeksi, pembersihan, pengeringan, dan pengecekan gardu distribusi yang terkena dampak banjir.
PLN, lanjut dia, akan menyalakan aliran listrik setelah penandatanganan berita acara dengan ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat yang menyatakan instalasi listrik di rumah warga aman. "Dari sisi pasokan, tidak ada masalah. Namun, kami mohon maaf karena terpaksa harus memadamkan aliran listrik sementara demi keamanan warga," katanya menambahkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memantau pasokan listrik wilayah terdampak banjir Jabodetabek di Posko Siaga Banjir PLN Unit Induk Distribusi Jakarta, Kamis (2/1). (Republika/Muhammad Nursyamsyi)
Erick menilai, PLN sudah sangat baik melakukan pengaturan pasokan listrik. "Untuk beberapa wilayah yang memang masih mengalami banjir, PLN memadamkan pasokan listrik, itu tentu demi keamanan," ucap Erick.
Erick meminta masyarakat juga menyadari bahwa dalam kondisi gawat darurat, seperti banjir ini, butuh waktu bagi PLN untuk memulihkan pasokan listrik. "Kami juga menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya lihat PLN juga telah semaksimal mungkin untuk berusaha menyalakan listrik untuk daerah yang sudah aman," ucap Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika