REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Politisi Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Ahmad Amzad Hashim, menegaskan, Menteri Pendidikan Malaysia yang selanjutnya harus berasal dari Muslim Melayu. 

Dilansir dari Malaymail, anggota Parlemen Kuala Terengganu itu khawatir bahwa berhentinya Maszlee Malik sebagai menteri pendidikan kemarin adalah sebuah tindakan paksa di balik upaya melemahkan pendidikan nasional pada konstitusi federal. 

Anggota parlemen PAS mungkin menyoroti pendidikan vernakular “Pengganti menteri pendidikan harus seorang Muslim Melayu yang kualitasnya lebih baik dan memiliki motivasi untuk meningkatkan pendidikan Malaysia sebagai negara Islam yang berdaulat,” ujar Ahmad Amzad.  

Tanpa diduga, kemarin Maszlee mengundurkan diri dari jabatan menteir pendidikannya. Ia menyalahkan pers dan politik yang tidak menguntungkan atas kepergiannya yang terlal 

Kementerian berusaha fokus pada pencapaian kebijakan dan prestasi dari Maszlee, namun dia justru menyoroti kontroversi besar yang telah disampaikannya saat pidato perpisahannya.

Seperti kontroversi pengajaran Jawi di sekolah-sekolah bahasa, kontroversi lebih lanjut mengenai penyediaan sarapan gratis di sekolah-sekolah nasional dengan biaya miliaran, hingga pembatalan kontrak untuk menyediakan konektivitas online antara siswa dan guru.

Khususnya pada kontroversi Jawi, Pakatan Harapan secara tidak sadar telah meninggalkan koalisi yang berkuasa dalam dilema, yang akan membebani biaya walaupun dia tidak peduli bagaimana masalah yang masih belum terselesaikan akhirnya diputuskan.

Sementara Ahmad Amzad hanya mengisyaratkan ketidaksetujuannya terhadap pendidikan bahasa sehari-hari, yang lain seperti Perlis Mufti Datuk Mohd Asri Zainal Abidin lebih terang-terangan dalam mengklaimnya sebagai penghalang yang tak berkesudahan bagi persatuan nasional.

Pendidikan vernakular dijamin secara konstitusional di Malaysia, tetapi hal itu menjadi rebutan dalam kebangkitan politik komunal sejak pemilihan umum terakhir, karena dipandang sebagai batu ujian partai-partai berbasis Cina seperti DAP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika