Kamis 23 Jan 2020 22:40 WIB

Pemprov Lampung Masih akan Pertahankan Pegawai Honorer

Lampung masih kekurangan pegawai di instansi pemerintahan.

Rep: Mursalin Yasland/ Red: Nashih Nashrullah
Lampung masih kekurangan pegawai di instansi pemerintahan. Foto ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Lampung masih kekurangan pegawai di instansi pemerintahan. Foto ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan untuk saat ini masih membutuhkan tenaga kerja kontrak atau honorer di lingkungan kerja pemprov. Sampai kini, pegawai di lingkungan Pemprov Lampung masih sangat terbatas, sehingga keberadaan honorer masih diperlukan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Lukman, mengatakan adanya wacana penghapusan tenaga honorer masih perlu dilakukan pengkajian lagi di lingkungan instansi yang bersangkutan. “Saat ini masih kekurangan pegawai, sedangkan tugas dan pekerjaan banyak,” kata Lukman di Bandar Lampung, Kamis (23/1).

Baca Juga

Menurut dia, keterbatasan pegawai dan pekerjaan yang banyak dan menumpuk, menjadi alasan pemprov merekrut tenaga honorer. Pasalnya, dalam perekrutan pegawai selama ini, formasi yang diberikan pemerintah pusat sangat tidak mencukupi dengan kebutuhan pegawai yang diinginkan.  

Pada kenyataannya, dia mengatakan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi di lingkungan Pemprov Lampung masih menggunakan tenaga honorer. 

Saat ini, lanjut dia, pemprov masih meneruskan tenaga honorer yang telah ada terlebih dahulu untu menunjang tugas dan pekerjaan yang banyak di masing-masing OPD. 

Bila ada instruksi pemerintah pusat yang mengikat untuk menghapus tenaga honorer, Pemprov Lampung akan melakukannya. Sampai sekarang, Pemprov Lampung masih mempertahankan tenaga honorer untuk menunjang kerja dan kinerja masing-masing instansi.  

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengatakan bila kondisi instansi masih membutuhkan tenaga honorer, hal tersebut masih tetap dipertahankan. Akan tetapi, bila jumlahnya berlebihan maka akan dipertimbangkan kembali untuk pengurangan.  

Dalam waktu dekat, dia mengatakan masih akan mengkaji keberadaan tenaga honorer di masing-masing OPD, apakah masih diperlukan atau tidak dan apakah cukup atau berlebihan. Sebab, ujar dia, anggaran belanja langsung seperti pembangunan masih lebih besar dari pada anggaran belanja tidak langsung seperti gaji pegawai dan fasilitas lainnya.  

Edy, salah seorang tenaga honorer di lingkungan Pemprov Lampung, mengatakan keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. 

Selama ini, ujar dia, tenaga honorer bekerja lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang ada. “Kalau pegawai honorer dihapus, jelas akan terjadi kelambatan dan kemandekan dalam kerja. Selama ini, yang bekerja penuh pegawai honorer,” ujarnya.  

Untuk itu, dia berharap tenaga honorer diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat, bukan malah dihapuskan dan ditelantarkan Sebab, dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tenaga honorer berperan penting dalam setiap instansi, akan tetapi hasil bulanan yang diperoleh tidak seberapa.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement