REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan, rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal perdamaian Timur Tengah menujukkan langkah menyia-nyiakan legitimasi hak-hak warga Palestina. Meski begitu, dia mengatakan, Liga Arab masih mendalami visi AS itu secara seksama.
"Kami terbuka untuk segala upaya serius yang dilakukan untuk mencapai perdamaian," ujar Ahmed dikutip Al Arabiya, Rabu (29/1). Pada Selasa (28/1) waktu setempat, Trump mengumumkan rencana kontroversial di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Rencana tersebut adalah menawarkan segala hal yang dituntut oleh sayap kanan Israel di antaranya yakni Yerusalem tetap menjadi ibu kota Israel. Trump juga menyatakan mengakui pendudukan Israel di wilayah Judea dan Samaria, Tepi Barat, serta Lembah Yordania.
Terkait dengan bidang ekonomi, Trump mengatakan ada satu juta lapangan pekerjaan baru untuk Palestina selama 10 tahun ke depan dan investasi sebesar 50 miliar dolar AS yang dapat meningkatkan PDB sebanyak tiga kali lipat.
Ribuan warga Palestina dan Yordania pun menolak rencana Trump. Mereka menggelar aksi protes untuk menentang pengumuman rencana perdamaian yang diusulkan oleh Trump. Para pengunjuk rasa di Gaza, Ramallah, dan ibu kota Yordania, Amman memegang bendera Palestina dan meneriakkan penentangan terhadap rencana perdamaian yang dikenal sebagai the deal of the century atau "kesepakatan besar abad ini".