REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengapresiasi rencana pemerintah mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Provinsi Hubei dan Kota Wuhan, Cina. Ia meminta pemerintah mempersiapkan proses evakuasi secara matang.
"Aparat negara yang bertugas harus dikoordinasikan dengan matang. Bisa oleh BNPB, TNI atau lembaga manapun. Semua langkah harus terpimpin, terorganisir dan terkelola dengan baik," kata Willy kepada wartawan, Jumat (31/1).
Selain itu, Willy menyarankan agar anggaran kedaruratan bisa digunakan oleh tim evakuasi untuk membantu proses selama evakuasi. Politikus Nasdem itu memastikan DPR akan mendukung dan memastikan proses evakuasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah ke depannya.
"Harapannya, semua tahapan rencana evakuasi nanti, mulai dari pendataan, identifikasi titik-titik penjemputan, pemberangkatan, pemeriksaan, karantina, hingga dipulangkan ke domisili masing-masing, dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kepanikan di lingkungan masing-masing," jelasnya.
Kemudian, pemerintah juga diharapkan terus memantau keadaan di Wuhan, China. Sebab WNI yang di evakuasi ini juga memiliki kehidupan rutin di China, seperti mahasiswa, pengusaha, dan lainnya.
"Pemerintah harus memastikan bahwa mereka yang di evakuasi nantinya dapat kembali dan dijamin oleh negara," ujarnya.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya agar segera mengevakuasi WNI di Wuhan, China. Hal tersebut dilakukan menyusul semakin meluasnya penyebaran virus Corona di daerah tersebut.
"Tadi bapak presiden sudah memerintahkan agar mengevakuasi WNI di provinsi Hubei dilakukan segera," ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Kamis (30/1).
Wakil Ketua Komis I DPR RI Teuku Riefky Harsya juga telah meminta pemerintah menyiagakan perangkatnya membantu pemulangan WNI di Wuhan. Hal itu disampaikan Teuku saat rapat kerja Komisi I dengan Kemenhan, Kemenlu, TNI dan BNPB (30/1) kemarin.
"Sambil menunggu lampu hijau dari pemerintah China untuk evakuasi WNI di Wuhan, kami minta pemerintah pastikan sejak awal kebutuhan operasional penggunaan tiga pesawat milik TNI AU yang akan digunakan untuk pemulangan WNI termasuk mahasiswa asal Aceh disiagakan," kata Teuku saat memimpin rapat dengan agenda persetujuan pengiriman bantuan dan pasukan TNI terkait bencana kebakaran hutan di Australia.
Pemerintah kata Teuku harus menyiagakan semua kebutuhan oprasional pemulangan WNI di Wuhan terutama kendaraan udara. Sehingga, ketika Pemerintah China membuka jalur isolasi untuk evakuasi, pemerintah melalui TNI sudah siap menerbangkan pesawat menjemput warga negaranya di Wuhan.
"Karena faktanya, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, TNI sering terkendala karena terlambatnya dukungan dana operasional dari pemerintah," kata Teuku.
Dalam rapat itu hampir semua anggota bertanya menganai bagaimana langkah konkret pemerintah terkait rencana pemulangan WNI dari China yang melibatkan pesawat milik TNI dan Diplomasi Kemlu. Komisi yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, menyarankan evakuasi menggunakan pesawat milik TNI.
Saat raker kemarin, Panglima TNI Hadi Tjahjono, menyampaikan keterlambatan gerak TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selama ini dikarenakan ketiadaan pos dana contigency TNI. Penugasan OMSP tersebut sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain menjaga kedaulatan adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto pada hari sebelumnya (29/1) menyatakan TNI Angkatan Udara telah menyiapkan dua pesawat Boeing 737 dan satu pesawat C130 Hercules dan batalion kesehatan untuk mengevakuaisi WNI dari Wuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika