REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan percakapan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Selasa (4/2). Mereka membahas serta mendiskusikan tentang rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Zarif menggarisbawahi posisi tegas Iran yang menolak kesepakatan itu dan mendukung hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri serta menciptakan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," kata kata kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya.
Pada kesempatan itu, Abbas memberi tahu Zarif tentang tindakan atau langkah yang akan diambil Palestina di arena internasional sehubungan dengan rencana perdamaian Trump. Hal itu bertujuan menciptakan konsensus internasional untuk menggagalkan kesepakatan.
Selain itu, Abbas turut menceritakan tentang upaya berkelanjutan untuk mencapai persatuan nasional di Palestina, termasuk menyelesaikan pertikaian dengan kelompok Hamas. Abbas mengatakan, sebuah delegasi akan dikirim ke Jalur Gaza untuk bertemu faksi-faksi Palestina guna mencapai tujuan tersebut.
Pekan lalu, Trump telah mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah-nya, termasuk untuk konflik Israel-Palestina. Namun, rencana itu menuai banyak kritik dan protes.
Trump dinilai memprioritaskan dan membela kepentingan politik Israel. Hal itu terbukti karena dalam rencana perdamaiannya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi.
Padahal, dia mengetahui Palestina menghendaki Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan negaranya. Palestina berulang kali menyatakan hal itu tak dapat ditawar, bahkan dengan solusi atau bantuan ekonomi sekalipun.
Sebagai pengganti Yerusalem Timur, Trump mengusulkan Abu Dis untuk menjadi ibu kota Palestina. Mahmoud Abbas telah menolak rencana Trump. Dia mengatakan tak ingin namanya tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang menjual Yerusalem.
Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendukung sikap Palestina. Kedua organisasi tersebut turut menolak rencana perdamaian Timur Tengah buatan Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika