REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020. Upaya tersebut untuk mengatasi tingkat kemiskinan dengan data akurat dan program tepat sasaran.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung Irwan Sihar Marpaung mengatakan gubernur telah menginstruksikan jajarannya melakukan sinkronisasi data kependudukan dan kemiskinan tahun 2020, agar program yang dijalankan tepat sasaran.
"Ke depan kita berharap data kemiskinan saling keterpaduan, sehingga kebijakan dan upaya mengurangi kemiskinan dapat diselenggarakan tepat program, tepat sasaran, dan tepat hasil,” kata Irwan pada rapat data kependudukan dan kemiskinan di Pemprov Lampung, Rabu (5/2).
Sinkronisasi itu, menurut Irwan, dilakukan pemprov untuk menyusun kebijakan dan upaya mengurangi tingakat kemiskinan secara tepat program, untuk mewujudkan rakyat sejahtera.
Irwan menjelaskan, sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah Lampung membawa Provinsi Lampung pada peran strategis dalam pembangunan nasional.
Diantaranya, peran penting Lampung terhadap perekonomian nasional dari sisi suplai antara lain adalah pengekspor terbesar kopi robusta nasional, dan Lampung juga penghasil terbesar pangsa produksi tepung tapioka nasional.
"Sudah sangat tepat visi kita ke depan untuk mewujudkan rakyat Lampung berjaya dengan bertumpu kepada pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan," katanya.
Irwan melanjutkan, posisi strategis Lampung baik secara geografi maupun geopolitik merupakan modal pembangunan strategis lainnya. Provinsi Lampung menjadi buffer dan penunjang utama dari sisi sosial, ekonomi dan industri serta politik.
Lampung adalah penghubung lintas darat terdepan antara Pulau Sumatra dan Jawa. “Segala keunggulan sumberdaya dan modal pembangunan tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Lampung," ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung kumulatif hingga Triwulan III-2019 sebesar 5,33 persen lebih tinggi dari capaian regional Sumatra yang mencapai 4,55 persen, serta lebih tinggi dari capaian nasional yang mencapai 5,04 persen pada periode yang sama.
Kemudian, perekonomian Lampung masih didominasi tiga sektor utama yang pencapaiannya pada Triwulan III-2019 yaitu pertanian, kehutanan, perikanan 29,80 persen, industri pengolahan 20,39 persen serta perdagangan dan reparasi kendaraan 11,55 persen.
Menurut da, tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung sebesar 4,03 persen lebih rendah dari tahun 2018 yang sebesar 4,06 persen. Dlam penanganan pengetentasan kemiskinan, dibutuhkan usaha dan kesungguhan yang keras serta komitmen bersama.
Meski terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tersisa Rp 1,04 juta orang pada September 2019. Jumlah tersebut mengalami penurunan 22,18 ribu orang atau 12,62 persen dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 1,06 juta orang.
Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Mas’ud Rifai mengatakan, secara umum pada periode Maret 2015 – September 2019 tingkat kemiskinan di Lampung mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentasenya, kecuali pada Maret 2016 dan Maret 2018.
Kenaikan pada Maret 2015 disebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di masyarakat yakni utamanya beras, sebagai makanan pokok. Sedangkan kenaikan kemiskinan pada Maret 2018 juga dipengaruhi harga komoditas bahan pokok yang belum terkendali, salah satu penyebab yakni gagal panen dan banjir.
Sedangkan jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2019 mencapai 1,04 juta orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,18 ribu orang dibandingkan Maret 2019. “Sedangkan jika dibandingkan dengan September 2018 jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 50,12 ribu orang,” kata Mas’ud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika