REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengaku sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang menolak rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Sebab, belum ada jaminan mereka tak akan membawa paham radikalisme dan terorisme ke dalam negeri.
"Ya (sepakat), jangan dipulangkan terlebih dahulu sampai ada jaminan betul orang-orang ini tidak akan melakukan hal-hal terkait dengan ISIS," ujar Adies di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).
Menurutnya, 600 WNI eks ISIS tak sebanding dengan ratusan warga yang berada di Indonesia. Apalagi program deradikalisasi milik Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) belum menjamin paham radiklaisme dan terorisme tak menyebar.
"Mereka yang mengubah pahamnya dari Pancasila menjadi paham ISIS. Jadi bukan kesalahan kita, jadi harus berhati-hati BNPT, Kementerian Agama," ujar Adies.
Namun jika pemerintah tetap berniat untuk memulangkan WNI eks ISIS, ia berharap hal tersebut dikaji dan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Agar prosesnya nanti justru tak merugikan masyarakat Indonesia di dalam negeri.
"Harus punya perencanaan yang betul-betul matang baru menyampaikan statemen itu, baru kami memanggil dan menanyakan apakah betul-betul sudah matang mereka," ujar Adies.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memulangkan sekitar 600 WNI yang teridentifikasi sebagai mantan teroris lintas batas di Suriah. Namun, kata dia, pemerintah masih akan membahas lebih lanjut langkah selanjutnya terkait hal ini.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2).
Jokowi menyampaikan, seluruh keputusan yang diambil akan dipertimbangkan secara cermat dan detil. Karena itu, rencananya akan digelar rapat terbatas guna membahas masalah pemulangan mantan teroris lintas batas dari Indonesia ini.
"Kita ini pasti kan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika