REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melarang sementara impor dari China demi masuknya penyebaran virus corona ke Tanah Air. Namun pelarangan tersebut hanya berlaku untuk komoditas hewan hidup liar seperti ular dan kura-kura.
Padahal penyebaran virus tersebut dikhawatirkan pula bisa lewat impor ikan dari Negeri Tirai Bambu itu. "Kekhawatiran penyebaran virus corona pada ikan impor dari China tetap ada, terlebih ikan yang diimpor sebagian besar adalah ikan mackerel beku untuk bahan baku industri pemindangan," ujar Pengamat Perikanan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) Suhana kepada Republika.co.id, Jumat (7/2).
Ikan pindang tersebut, lanjutnya, dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah. Maka pemerintah harus memastikan betul ikan impor itu aman dari berbagai virus, termasuk virus corona.
"Badan karantina ikan perlu terus memperketat penjagaan impor ikan dari China," kata Suhana. Seharusnya, lanjut dia, impor ikan dari China pun dihentikan sementara.
Langkah tersebut, kata dia, perlu dilakukan sambil memastikan infrastruktur laboratorium uji milik karantina mampu mendeteksi virus corona. "Saya sendiri belum punya data terkait tingkat kemampuan infrastruktur karantina ikan dalam mendeteksi virus corona pada ikan beku," tuturnya.
Ke depannya, Suhana mengatakan, pemerintah harus memanfaatkan zona tambahan, seperti diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Zona tambahan itu dijadikan tempat memeriksa kapal-kapal yang membawa barang impor sebelum masuk ke perairan kepulauan Indonesia.
"Dengan difungsikannya zona tambahan, dipastikan kapal-kapal dan media yang dibawa yang sampai ke indonesia sudah aman. Aman dari berbagai ancaman," jelas dia.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menghentikan sementara impor ikan dari China. Hanya saja penghentian berlaku untuk ikan hidup.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku, KKP telah membatasi izin impor ikan dari China selama satu bulan terakhir. Alasannya, dia tak ingin mengambil risiko paling buruk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika