REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Presiden Joko Widodo meyakini perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dapat terlaksana pada 2024. "Iya sesuai rencana seperti itu, Insya Allah pindah kita," kata Presiden Joko Widodo di Mount Ainslie, Canberra, Australia, Ahad (9/2).
Mount Ainslie adalah bukit berketinggian 843 meter di Canberra dan merupakan bagian dari Canberra Nature Park. Dari lokasi tersebut pengunjung dapat melihat pemandangan ke pusat kota Canberra.
Presiden Joko Widodo datang ke Mount Ainslie bersama dengan Chief Executive National Capital Authority Canberra Sally Barnes. Keduanya sekitar 15 menit berbincang akrab di bawah guyuran geremis sambil memandang kota Canberra.
"Sudah dimulai lomba desain setahun yang lalu, studinya sudah dimulai lima tahun yang lalu, dan sudah kita memutuskan, sekarang tinggal menunggu UU di DPR. Kalau sudah ada UU tinggal kita lakukan land clearing, lalu kita lakukan pembangunan infrastruktur dasar. Saya kira itu yang akan kita lakukan," ungkap Presiden.
Canberra diketetahui termasuk kota baru yang khusus didirikan untuk menjadi Ibu Kota Australia. Canberra secara formal dibentuk pada 1913, dua tahun setelah Australian Capital Terrirory (ACT) berdiri.
Canberra pun adalah kota pemerintahan yang menjadi lokasi gedung parlemen, kantor pemerintahan federal, rumah bagi pengadilan tinggi federal, sejumlah monumen, galeri nasional, perpustakaan nasional. Serta kantor kedutaan besar negara sahabat termasuk Indonesia.
Rencananya pada 2024 ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul "Nagara Rimba Nusa" sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster. Yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Presiden menargetkan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang untuk mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam omnibus law. Ada 14 UU yang terkait dengan UU Ibu Kota masuk ke dalam omnibus law dan ditargetkan selesai pada April 2020.
Kemudian pada Juni 2020, detail engineering design (DED) sudah rampung karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Ikuti Whatsapp Channel Republika