REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Organisasi Kemanusiaan Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) mengatakan aktivis dan peneliti Mesir Patrick George Zaki ditangkap di Bandara Internasional Kairo sepulang dari Italia. EIPR mengatakan penangkapan tersebut menjadi peringatan pelanggaran hak asasi manusia.
EIPR mengatakan Zaki yang berusia 27 tahun sudah berada di Bologna, Italia sejak Agustus 2019 untuk melanjutkan studinya. Ia pulang ke ibu kota Mesir untuk mengunjungi keluarganya sebentar.
EIPR mengatakan Zaki bekerja sebagai peneliti dalam isu gender dan hak asasi manusia di organisasi itu. Ia ditahan di bandara dan menghilang selama 24 jam. Pengacara Zaki mengatakan kliennya dipukuli, disiksa dengan setrum, diancam dan ditanyai tentang pekerjaannya.
EIPR mengatakan setelah disiksa Zaki dibawa ke kantor kejaksaan publik di kampung halamannya kota Mansoura. Jaksa memerintahkan agar Zaki tetap ditahan selama 15 hari untuk menunggu proses penyelidikan selesai.
Ia dituduh mempublikasikan berita palsu, memicu unjuk rasa tanpa izin dan mengajak menggulingkan kekuasaan pemerintah. Zaki juga dituduh mengelola akun media sosial yang bertujuan untuk merusak ketertiban sosial dan keamanan publik. IEPR mengatakan Zaki juga dituduh menghasut kekerasan dan terorisme.
"EIPR meminta Patrick George Zaki seger dibebaskan dan hentikan penahanan sewenang-wenang dan pelecehan terhadap pekerja hak asasi manusia profesional, anggota lembaga swadaya, dan jurnalis," kata EIPR dalam pernyataan mereka seperti dilansir Aljazirah Senin (10/2).
Kementerian Dalam Negeri yang mengawasi kepolisian Mesir mengeluarkan pernyataan singkat. Mereka mengatakan penahanan Zaki sesuai dengan surat penangkapan dari jaksa yang memerintahkan agar ia tetap ditahan selama penyidikan berlangsung.
Aktivis-aktivis hak asasi manusia mengatakan Presiden Abdel Fattah el-Sisi melakukan penindakan keras dan pembungkaman terhadap kebebasan di Mesir sejak mulai berkuasa pada 2013 dan memenangkan pemilihan pada 2014. El-Sisi dan pendukungnya mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga kestabilan Mesir dan melawan balik kelompok bersenjata.
Pemerintah Mesir sudah menahan ribuan orang baik dari kelompok sekuler maupun Ikhwanul Muslimin. Kelompok yang berusaha merebut kebebasan pada Arab Spring pada 2011 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika