REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Indo Barometer masih menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum terpercaya. Dalam hasil jajak pendapat Januari 2020 yang dilakukan Indo Barometer menyimpulkan tingkat kepercayaan terhadap KPK yang masih sebesar 81,8 persen dari 1.200 responden.
“Tingkat kepercayaan publik, khusus terhadap lembaga hukum, KPK masih paling tinggi,” kata Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari saat menyampaikan hasil jajak pendapat Indo Barometer, di Jakarta, pada Ahad (23/2).
Menengok hasil survei yang dilakukan Qodari, ada empat lembaga penegak hukum yang mendapat respons dari para responden. Hasilnya, kata dia, sikap tak percaya responden terhadap KPK terbilang rendah di angka 13,9 persen.
Sementara Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga penegak hukum terpercaya kedua, dengan tingkat kepercayaan sebesar 75,4 persen. Namun, lembaga tertinggi yudikasi itu juga mendapatkan respons tak dipercaya publik di angka 16,3 persen.
Kejaksaan Agung (Kejakgung) menempati peringkat ketiga sebagai lembaga terpercaya. Yaitu, dengan tingkat kepercayaan, 52,9 persen. Angka ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penuntutan itu pun terbilang tinggi sebesar 38,7 persen.
Sedangkan Polri, menurut survei Indo Barometer, menjadi lembaga hukum yang paling rendah tingkat kepercayaannya. Qadari mengatakan, dari 1.200 responden, setengahnya tak percaya dengan kepolisian.
Kepolisian mengalami oponi negatif dengan tingkat ketidakpercayaan mencapai 44,9 persen. Padahal, menurut survei Indo Barometer, menengok kepemimpinan empat lembaga penegak hukum tersebut, pemimpin Polri Jenderal Idham Aziz, sebagai tokoh penegak hukum yang memuaskan.
Qodari menjelaskan, tingkat kepuasan responden terhadap Kapolri Jenderal Idham Aziz di angka 67,6 persen. Angka kepuasan tersebut lebih tinggi dari kepemimpinan KPK yang saat ini dikomandoi rekan Idham sesama kepolisian, yakni Komjen Firli Bahuri.
Indo Barometer, mendapatkan respons kepuasan terhadap kinerja Firli di angka 61,1 persen. Adapun, tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, terbawah di level 57,9 persen, dan Ketua MA Muhammad Hatta Ali di angkat kepercayaan 62,1 persen.
Terkait KPK, meskipun masih diandalkan sebagai lembaga penegak hukum terpercaya, posisi lembaga antiriswah itu mengalami penurunan di sektor lembaga umum terpercaya. Indo Barometer menempatkan KPK sebagai lembaga negara terpercaya keempat setelah ormas Islam, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang berada di peringkat ketiga.
“Biasanya KPK ini masuk tiga besar sebagai lembaga negara terpercaya,” kata Qodari.
Menurut hasil surveinya, Qodari menerangkan KPK saat ini sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan sebesar 81,8 persen. “Masih terbilang tinggi sebenarnya. Tetapi menurun,” kata Qodari.
Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, bertalian dengan angka ketidakpercayaan yang tinggi, di level 13,9 persen. Sementara NU dan Muhammadiyah, disebut mendapatkan respons terpercaya yang tinggi di level 86,6 persen.
Sedangkan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Qodari menyebutkan, TNI mendapatkan predikat lembaga negara terpercaya di level 94 persen.
Tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap TNI pun minim di level 3,5 persen. Sementara Presiden, sebagai lembaga negara terpercaya kedua, setelah TNI, dengan tingkat kepercayaan publik di level 89,7 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika