REPUBLIKA.CO.ID,AMBON -- Para aktivis perempuan dari berbagai lembaga di Maluku, mendiskusikan perkembangan gerakan sipil perempuan di daerah itu selama satu dekade terakhir. Diskusi yang dilakukan untuk mendorong perubahan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Maluku itu juga dihadiri oleh anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Mercy Chriesty Barends.

Para aktivis yang bergerak di berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan perempuan membahas beragam isu yang berkaitan dengan perkembangan gerakan sipil yang telah dilaksanakan selama satu dekade terakhir. Sebagian besar dari mereka mengakui sejak Kongres Perempuan Maluku I pada 2009, gerakan sipil perempuan tidak lagi semasif sebelumnya, di mana semua aktivis bergerak secara kolektif mendorong isu pembangunan perempuan.

Selama beberapa tahun terakhir, isu yang diadvokasi lebih banyak seputar penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara isu seperti dampak perubahan iklim, budaya dan masyarakat adat, pemberdayaan ekonomi, politik, kesehatan dan banyak lainnya seolah terlupakan.

Hanya sedikit aktivis baik secara orang perorangan, maupun kelembagaan yang tetap bergerak menangani isu-isu tersebut. "Gerakan perempuan di Maluku harus mampu mendorong peningkatan IPG di Maluku, dan memperkecil ketimpangan gender," kata Mercy Chriesty Barends Senin (9/3).

IPG yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, dapat menjadi tolok ukur untuk melihat keberhasilan gerakan sipil perempuan di Maluku. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui beberapa indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

"Kita bisa melihat dari IPG yang diukur dari IPM, sejauh mana keberhasilan kerja-kerja kita untuk mendorong isu-isu terkait perempuan," ucap Mercy Chriesty Barends.

Ikuti Whatsapp Channel Republika