REPUBLIKA.CO.ID, ILLINOIS -- Kandidat calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden mendukung proposal Senator Elizabeth Warren. Salah satunya mereformasi undang-undang kepailitan konsumen.
Mantan wakil presiden itu juga mendukung rencana meringankan utang mahasiswa yang sebelumnya diajukan Warren. Dengan itu, Biden membawa proposal sayap progresif Partai Demokrat ke dalam kampanye sayap moderat.
"Saya mendukung proposal kepailitan Elizabeth Warren, memungkinkan utang mahasiswa dibebaskan dari pailit, dan menyediakan menyelesaikan berbagai masalah lainnya," kata Biden di Illinois, Ahad (!5/3).
Setelah mendapatkan hasil buruk pada primary pada awal bulan ini, Warren mundur dari pencalonan kandidat presiden Partai Demokrat pada 5 Maret lalu. Perebutan posisi menghadapi Presiden Donald Trump pada November mendatang menyisakan dua kandidat yaitu Biden dan Senator Bernie Sanders dari Vermont.
Biden, kandidat yang lebih moderat dibandingkan Sanders yang mengklaim sebagai sosialis demokratik. Keputusan Biden untuk mendukung proposal Warren cukup signifikan. Sebab, memperlihatkan Biden bersedia untuk mendorong kebijakannya lebih ke kiri. Serta menarik posisinya dalam undang-undang kepailitan yang lebih ketat ketika ia masih menjadi senator.
Dalam kampanye kandidat calon presiden Warren berhasil menarik pendukung yang loyal. Hingga saat ini ia belum menyatakan akan mendukung Sanders atau Biden.
Ia dan Sanders sekutu di sayap progresif Partai Demokrat. Banyak pendukung Warren yang memintanya untuk mendukung Sanders setelah kandidat-kandidat moderat merapatkan barisan mendukung Biden.
Dalam proposalnya Warren mengajukan rencana untuk memperketat aturan bagi orang-orang yang berpenghasil lebih dari rata-rata di negara bagian mereka untuk mengajukan perlindungan dari kebankrutan. Proposal Warren juga akan meringankan orang-orang berpenghasilan rendah mengajukan pailit dan mempercepat proses mendapat perlindungan dari utang kartu kredit.
Sebagian besar rencananya akan menghapus undang-undang 2005 yang didukung oleh Biden. Undang-undang 2005 itu mempersulit konsumen mengajukan pailit dan menghapus utang mahasiswa. Saat itu, Biden seorang senator dari Negara Bagian Delaware, lokasi kantor pusat beberapa perusahaan keuangan dan kartu kredit AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika