REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyayangkan adanya tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Kendari, Sulawesi Tenggara, di tengan pandemi virus Covid-19 atau corona yang tengah terjadi. Ia pun mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi melalui jajaran Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) untuk segera mengambil tindakan.
"Tindakan keimigrasian yang tegas terhadap para TKA asal China tersebut, dengan membawa mereka seluruhnya ke Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) atau ke tempat karantina lainnya," ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (19/3).
Timpora juga diminta untuk berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara, terkait tindakan yang akan diambil kepada TKA tersebut. Dengan demikian, tak terjadi lagi miskomunikasi terhadap keduanya.
"Perlunya kerja sama ini untuk memulihkan compang-campingnya komuniksi publik jajaran pemerintahan terkait kejadian TKA China," ujar Arsul.
Pemerintah atau pejabat terkait juga diminta tak perlu takut terganggunya iklim investasi di wilayahnya. Pasalnya, saat ini keselamatan dan kesehatan warga harus diprioritaskan terlebih dahulu.
"Kepentingan mendukung investasi tidak berarti bisa semaunya menabrak aturan yang berlaku untuk investor dan tenaga kerja asingnya," ujar Arsul.
Sebelumnya, beredar video kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo. Adapun narasi dalam video tersebut mengaitkan kedatangan para TKA itu dengan penyebaran virus corona yang memang berawal dari Wuhan, China.
Namun, Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam, kemudian membantah narasi dalam video tersebut. Ia menyebut bahwa orang-orang yang ada di dalam video tersebut merupakan TKA yang sebelumnya bekerja di perusahaan pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang baru kembali dari Jakarta.
Pernyataan itu dibantah oleh Kepala Kantor Perwakilan Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Sofyan, yang menyatakan mereka TKA baru. Ia menyebut bahwa yang direkam di video itu adalah TKA baru yang berangkat dari China setelah transit dari Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika