REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat (Jabar) telah mengantongi detail engineering design (DED) untuk pembangunan alun-alun di Kota Bogor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor, Febby Dermawan menjelaskan, pembangunan tersebut mendapat bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemprov Jabar senilai Rp 15 miliar. Karena itu, DED alun-alun juga dikerjakan oleh pemerintah Pemprov Jabar.

Namun, akibat adanya wabah virus corona atau Covid-19, pengajuan lelang yang seharusnya dapat segera dilakukan dipastikan akan molor. “Sudah ada DED-nya dari Pemprov Jabar. Tapi (lelang) lihat perkembangan situasi dulu untuk saat ini,” Febby, Senin (23/3).

Febby menjelaskan, alun-alun yang akan dibangun di atas lahan eks Taman Topi, Kecamatan Bogor Tengah harus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar. Febby menyebut, Pemkot Bogor juga memiliki peran dalam menyelaraskan DED dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) Alun-Alun Kota Bogor.

Febby menjelaskan, DED yang dikeluarkan oleh Pemprov seharunya telah diterima pada bulan Maret 2020. Namun, lantaran banyaknya sejumlah revisi dan review secara bersama, DED mengalami keterlambatan. Febby mengungkapkan, setidaknya terdapat 10 kali revisi dan review yang dilakukan. Mulai dari rincian harga barang yang dilelang hingga data pembangunan alun-alun.

Meskipun DED dibuat oleh Pemprov Jabar, menurut Febby, pemkot masih memiliki hak untuk merekomendasikan perbaikan. Sebab, Febby menyatakan alun-alun tersebut akan dibangun di Kota Bogor. "Sebelum dilelangkan, kita harus pastikan dulu semuanya sesuai. Kita tidak mau terima gitu aja, kalau ada apa-apa nanti kita yang kena, makanya kita review dulu,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika