REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR  -- Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Jabar yang akan memberikan bantuan uang tunai dan bahan pokok makanan kepada keluarga miskin baru akibat pandemi COVID-19.

"Ini belum pas jika harus dilakukan sekarang ini, Karena wabah ini sendiri untuk lingkup Jabar sepertinya baru mau mulai, angka korban baik yang langsung maupun yang terdampak belum bisa diukur sekarang," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW saat dihubungi, Jumat (27/3).

Menurutnya, berdasarkan data dari Universitas Padjajaran, ada satu juta warga Jabar yang terdampak pandemi COVID-19. Tapi, ia menyangsikan data tersebut, karena menurutnya angka-angka terkait COVID-19 masih sangat dinamis."Saya khawatir kalau belum apa-apa sudah bagi-bagi uang dan sembako sementara wabahnya sendiri tidak kita antisipasi maksimal, korbannya malah akan semakin banyak yang berjatuhan," kata Asep.

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jabar itu menyarankan pemprov agar memprioritaskan bantuan di bidang kesehatan. Karena menurutnya para tenaga medis di Jabar perlu "dipersenjatai" dengan maksimal. "Kita melihat bagaimana kondisi para dokter dan perawat di lapangan yang hanya pakai jas hujan," ujarnya pula.

Namun, jika Pemprov Jabar tetap ingin membagikan uang dan sembako, AW berharap alat pelindung diri (APD) dan berbagai kebutuhan medis lainnya tetap dipenuhi meski secara paralel.

Pemprov Jabar berencana memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi kategori warga miskin baru, akibat COVID-19. Bantuan diberikan berupa uang tunai dan bahan pokok makanan dengan total nilai Rp 500 ribu per kepala keluarga. Pemprov Jabar menyiapkan anggaran Rp 5 triliun rupiah dengan perkiraan satu juta rupiah per kepala keluarga yang terdampak COVID-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika