REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) setuju dengan usulan pemotongan gaji anggota DPR guna menanggulangi wabah corona. Nasdem menilai pemotongan perlu dilakukan sebagai langkah solidaritas penanggulangan wabah corona di nusantara.
"Fraksi Partai Nasdem mengusulkan pemotongan 50 persen gaji anggota dewan mulai bulan April 2020," kata Ketua Fraksi partai Nasdem di DPR Ahmad M Ali, di Jakarta, Senin (30/3).
Wakil Ketua Umum Nasdem ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme dan pengelolaan pemotongan gaji tersebut kepada Sekrerariat Jenderal DPR RI. Dia percaya Sekrerariat Jenderal DPR akan mengatur dan mengalokasikan hal tersebut dengan optimal. Usulan pemotongan besaran upah tersebut direncanakan diusulkan dalam rapat paripurna nanti. Saat yang bersamaan, dia menilai bahwa langkah-langkah penanggulangan dari pemerintah melalui gugus tugas penanganan Covid-19 belum menunjukkan kemajuan.
Ahmad mengatakan, pemotongan itu dilakukan sebagai solidaritas dan keikutsertaan parlemen dalam gerakan gotong royong melawan corona. Menurut dia, sebagai anak bangsa, anggota dewan perlu melakukan sesuatu hal dalam upaya mengatasi pandemik Covid-19 di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, dia mengatakan bahwa Fraksi Nasdem memandang perlu adanya relokasi anggaran dalam APBN yang ditujukan bagi penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Menurut dia, Nasdem berpandangan bahwa anggaran yang masuk dalam agenda pembangunan direlokasi secara penuh untuk agenda mengatasi wabah Covid-19 beserta dampak-dampak yang akan ditimbulkannya. "Fraksi Partai Nasdem memandang relokasi anggaran tidak akan optimal jika hanya mengandalkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Butuh anggaran lebih besar jika kita ingin benar-benar serius untuk mengatasi wabah ini," katanya.
Seperti diketahui, jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Pemerintah merilis ada tambahan 130 kasus positif baru sejak Sabtu (28/3) sampai Ahad (29/3) ini. Hingga Ahad petang, pasien positif corona berjumlah 1.285 orang.
Jumlah kasus positif tersebut didapat dari 6.500 pemeriksaan masif yang sudah dilakukan pemerintah. Angka ini masih jauh dari jumlah alat rapid test yang disebar pemerintah ke daerah, sebanyak 125 ribu kit. Dari angka tersebut, total 64 kasus dinyatakan. Sementara itu, total pasien meninggal dunia bertambah 12 orang menjadi 114 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika