REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengikuti jejak Pemeritah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penaganan Covid-19. Pemkot Bogor akan segera mengajukan permohonan ke Kementrian Kesehatan untuk memberlakukan PSBB.
"Kami menangkap rencana ini karena DKI kan sudah direkomendasi pemeritah pusat dan saya kira ini harus diikuti oleh wilayah yang ada di Jabodetabek," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Selasa (7/4).
Diketahui, Pemkot Bogor mulanya berencana menerapkan karantina wilayah parsial (KWP) sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, ketimbang memberlakukan KWP, Dedie menilai, kebijakan PSBB akan lebih efektif jika diberlakukan serentak di seluruh Jabodetabek.
"Jadi lebih baik kita perlakukan ini secara bersama-sama untuk pembuatan pembatasan. Nanti akan kita bicarakan dengan masing-masing pemerintah daerah," katanya.
Dedie mengatakan, telah melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengenai pemberlakuan PSBB. Secara prinsip, Dedie mengatakan, dewan telah menyetujui usulan tersebut.
"Tetapi kami diminta (DPRD) untuk menghitung dampak ekonomi dari pengajuan PSBB ke Kementrian Kesehatan. Itu yang masih akan kita hitung. Mudah dalam minggu ini ada kejelasan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto tanggal 7 April 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika