REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan kurikulum khusus selama karantina Covid-19 yang masuk dalam masa darurat. Hal ini dinilai penting agar dinas pendidikan di daerah tidak melakukan tekanan terhadap guru untuk menyelesaikan target kurikulum.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, mewabahnya Covid-19 saat ini adalah kondisi darurat. Siapapun tidak mengetahui kapan situasi ini akan terkendali.

"Artinya, pembelajaran jarak jauh dengan segala keterbatasan akan berlangsung lama dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta minim pendampingan guru dalam proses pembelajaran," kata Retno, dalam konferensi pers dalam jaringan (daring), Senin (13/4).

Retno mengatakan, para guru juga mengadu kepada KPAI bahwa ahrus menyampaikan hasil penilaian atau kinerja setiap hari. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa menugaskan siswa setiap hari juga sesuai jadwal pelajaran.

Ia juga mengingatkan, prinsip belajar jarak jauh maupun penilaian akhir semester jarak jauh wajib mempertimbangkan kondisi siswa yang berbeda-beda. Ada anak yang orang tuanya bisa dengan mudah menyediakan kuota internet, namun ada pula anak yang orang tuanya tidak sanggup.

Lebih lanjut, sehubungan degan perpanjangan masa belajar jarak jauh yang diperkirakan hingga kenaikan kelas, KPAI membentuk tim kajian untuk monitoring dan evaluasi. 

"Mengingat ada kebijakan baru bahwa dana BOS boleh digunakan untuk pembelian kuota internet siswa, karena selama 4 pekan ini para siswa membeli kuota internet sendiri dan sudah banyak yang merasakan terbebani pengeluaran tersebut," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika