REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai berhitung dengan cermat dampak ekonomi yang dihadapi Indonesia akibat pandemi Covid-19. Salah satu parameter suramnya imbas perekonomian nasional akibat wabah ini adalah proyeksi kenaikan jumlah kemiskinan yang cukup tajam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pandemi Covid-19 mau tak mau merembet ke banyak sektor. Angka kemiskinan pun diprediksi akan melonjak tajam di akhir 2020 nanti.
Ada dua skenario penambahan angka kemiskinan yang disiapkan pemerintah. Pertama adalah skenario berat dengan jumlah masyarakat miskin bertambah 1,1 juta orang. Kedua, skenario lebih berat, dengan jumlah masyarakat miskin akan bertambah 3,78 juta orang.
Tak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi juga diyakini akan terkontraksi cukup drastis. Ekonomi nasional diprediksi akan anjlok dari baseline, yakni 5 persen hingga 5,3 persen, menuju angka 2,3 persen sepanjang tahun 2020 ini. Bahkan dalam situasi sangat berat, mungkin menurun sampai negatif.
Mengantisipasi penambahan angka kemiskinan ini, pemerintah masih mengupayakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Bantalan sosial yang disiapkan untuk jangka pendek antara lain penyaluran Kartu Prakerja kepada 5,6 juta masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Alokasi anggaran Kartu Prakerja sendiri mencapai Rp 20 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah bansos berupa paket sembako dan bantuan langsung tunai bagi warga miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonominya terdampak Covid-19.
"Ini belum termasuk BPJS Ketenegakerjaan yang masih memiliki uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk berikan benefit kepada masyarakat yang terkena PHK," kata Sri usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (14/4).
Bantalan sosial lain yang disiapkan pemerintah adalah pemberian bantuan sosial melalui dana desa dan pelaksanaan proyek padat karya di seribu lokasi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Langkah ini diharapkan akan menekan angka kemiskinan.
Sementara untuk jangka menengah-panjang, pemerintah punya pekerjaan rumah untuk memperbaiki daya tahan dunia usaha dan mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Proses pemulihan ekonomi nasional ini akan dianggarkan dalam APBN 2021 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika