REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyoroti adanya keluhan masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan sosial (bansos) di masa Covid-19 ini. Ia menduga, banyak masyarakat miskin belum terdata sehingga belum menerima bantuan.
"Saya dengar banyak keluhan masyarakat yang merasa berhak menerima kok tidak menerima, mungkin mereka belum didata, karena slama ini mereka tidak masuk dalam data kesejahteraan sosial terpadu, tidak masuk di data kemiskinan, sekarang mereka jadi miskin, nah itu Pemerintah nggak boleh menutup mata seperti itu," kata Yandri saat dihubungi, Rabu (22/4).
Yandri meminta Pemerintah memperbaiki data. Ia menegaskan, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan karena tidak terdata. Ia pun meminta masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19 untuk segera melapor ke pejabat RT/RW setempat secara terbuka.
"Kita mesti bersatu padu dituntut keikhhlasan, keterbukaan, tranparan, hilangkan dulu kepentingan politik ini masalah bangsa, masalah dunia sekarang," kata Politikus PAN itu.
Yandri menjelaskan, berdasarkan laporan Kementerian Sosial, ada 200 ribu sembako untuk Jakarta, kemudian ada tambahan lagi bantuan bahan pokok nontunai untuk sekitar 20 juta kepala keluarga. Yandri mengaku sudah menyampaikan bahwa jumlah yang disiapkan pemerintah masih belum cukup.
Maka itu, Komisi VIII meminta pada Presiden RI, Kementerian Sosial, hingga seluruh pejabat daerah benar-benar melakukan pemetaan masyarakat miskin. Jika ternyata jumlahnya besar, maka Yandri menyarankan agar dana pembangunan infrastruktur, pindah ibu kota dan lain-lain dialokasikan untuk rakyat.
"Dialokasikan untuk perut rakyat ini dulu karena untuk masalah perut tidak bisa dinegosiasi, ditunda-tunda," kata dia.
Yandri juga mengingatkan masyarakat agar melapor. Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI siap menjadi pusat aduan bagi masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi yang belum mendapatkan bantuan.
"Jadi kalau ada masyarakat hari ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu, karena bagamainapun itu tanggung jawab, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada," kata dia menambahkan.
