REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mendorong pemerintah melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan untuk mempercepat penanganan Covid-19.
Kepala LP3M UMY, Dr Gatot Supangkat menilai, community engagement bisa jadi strategi krusial melengkapi kebijakan yang ada. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian serta institusi-institusi non-kementerian.
"Semua diambil untuk pencegahan penyebaran, percepatan penanganan, pelayanan dan mengatasi dampak Covid-19," kata Gatot, Selasa (5/5).
Kadiv Riset LP3M UMY, Dr Dyah Mutiarin menilai, community engagement perlu untuk memperlambat transmisi Covid-19 dan melindungi masyarakat secara luas. Dalam penerapannya, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran sosialnya.
Masyarakat perlu disiplin, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian, komunikasi proaktif dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan.
Informasi data yang akurat dan transparan soal penanganan Covid-19 merupakan titik temu antara penerapan kebijakan dengan respons masyarakat. Ini dapat dilatar belakangi alasan untuk mengurangi kepanikan masyakarat.
"Kendati demikian, dalam community engagement, pemerintah perlu menerapkan model komunikasi partisipatif yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk memproduksi dan mengelola informasi secara mandiri," ujar Dyah.
Kadiv Pengabdian Masyarakat LP3M UMY, Dr. Adhianty Nurjanah menerangkan, itu bisa dilakukan dengan memberdayakan masyarakat lewat pembentukan call center dan kerja sama. Misal, dengan komunitas tangguh bencana, puskesmas setempat.
Dapat pula dengan RT dan RW sebagai lingkungan terkecil sebagai komunikator dan mediator yang mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat terendah. Jadi, hambatan komunikasi dalam penanganan Covid-19 dapat dengan mudah tertangani.
Selain itu, komunikasi parsitipatif dapat mengurangi penyebaran hoaks yang beredar. Sebab, masyarakat kini mengalami infodemik atau kondisi menerima informasi dari berbagai sumber, namun akurasi dan sumbernya diragukan.
Pemerintah harus membuat kampanye sosial secara masif mengenai Covid-19 menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Bahkan, bisa memakai bahasa daerah yang mudah diterima masyarakat.
"Karena, selama ini pesan yang disampaikan kepada masyarakat masih sulit dipahami oleh beberapa kalangan seperti misalnya istilah physical distancing," kata Adhianty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika