REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sementara mengubah fokus pembangunan setelah terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Ia menerangkan, sebelumnya, Pemerintah mempunyai lima program prioritas yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
"Dalam menghadapi masa pandemi ini, Indonesia sementara ini melakukan refocusing, fokusnya kita ubah dulu yaitu dalam rangka menanggulangi Corona ini, Covid-19 ini dari berbagai sektornya,” kata Ma'ruf saat teleconference dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia Tahun 2020 dari kediaman Wapres, Jakarta, Ahad (10/5).
Ia menerangkan, pemerintah saat ini memfokuskan tiga hal dalam penanggulangan Covid-19, yaitu melakukan tes secara masif dan agresif untuk mengetahui sebaran kasus Covid-19. Kedua, perawatan dan pengobatan yang intensif untuk memperbesar pasien yang sembuh dan memperkecil yang meninggal
Ketiga, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi berbagai hal baik transportasi, kegiatan ekonomi, belajar, ibadah dan juga bekerja dari rumah. "Tiga hal itulah di dalam rangka jangan sampai membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain," katanya.
Sedangkan untuk proses pemulihan, Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah memiliki program yang akan dilakukan untuk mengembalikan posisi Indonesia menjadi stabil kembali. Program tersebut di antaranya dengan penguatan sektor usaha serta upaya pemenuhan hajat hidup kelompok miskin dan pemberdayaan kembali untuk memperkecil jumlah kelompok miskin di Indonesia.
“Nanti tentu ada tekanan-tekanan terutama pada sektor-sektor yang terdampak sangat dalam, dalam suasana pandemi ini. Misalnya sektor ekonomi, termasuk kelompok usaha baik Usaha Menengah Besar (UMB), maupun Usaha Mikro Kecil (UMK). Dan ini juga harus mendapatkan perhatian-perhatian untuk memulihkan kembali suasana keekonomian kita pada masa yang akan datang,” kata Ma'ruf.
Karena itu, ia pun menekankan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut seluruhnya dilakukan dengan mengutamakan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“Jadi, itulah beberapa [upaya] kita dalam rangka bagaimana berusaha mewujudkan maqashid syariah (tujuan syariah untuk kemaslahatan umat), membangun kemaslahatan-kemaslahatan," ujarnya.