REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Survei yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Padang menemukan sebanyak 52 persen warga Sumatera Barat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.

"Berdasarkan hasil survei ada beberapa pekerjaan yang mengalami penurunan pendapatan cukup drastis yaitu pedagang kecil, pelaku UMKM, pekerja harian lepas, pegawai dengan gaji tidak tetap, supir, ojek dan pekerja rumah tangga," kata Koordinator Tim Tanggap Darurat Covid-19 FISIP Unand Dr Aidinil Zetra, Selasa (12/5).

Ia menyampaikan hal itu dalam Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Sumatera Barat pada Masa PSBB bekerja sama dengan Balitbang Provinsi Sumbar. Menurut dia, dari 1.007 responden yang diwawancarai, hanya 36 persen yang pendapatannya tetap saat Covid-19 dan ada 12 persen responden yang mengalami peningkatan pemasukan.

"Paling signifikan mengalami penurunan pendapatan adalah pedagang kecil mencapai 29 persen, UMKM 18 persen, pekerja harian lepas 16 persen, dan pegawai bertarget 13 persen," kata dia.

Pada responden pengendara ojek daring ditemukan mengalami penurunan pendapatan melebihi 50 persen dan dalam kondisi normal saja penghasilan mereka hanya Rp1,8 juta atau masih di bawah upah minimum regional. Demikian juga, dengan pekerja harian lepas yang harus tetap bekerja sementara alat pelindung diri kurang memadai.

Ironisnya, saat 52 persen responden mengeluhkan penurunan pendapatan, 70 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran antara 10 sampai 25 persen. Penambahan pengeluaran terjadi karena perubahan cara berbelanja menjadi daring mengakibatkan butuh biaya tambahan.

"Pengeluaran yang paling banyak menguras kantong selama masa pandemi adalah bahan makanan, sembako, sayuran dan lauk," ujar Aidinil.

Selain itu, pembelian vitamin, obat, dan sanitasi, pulsa telepon, dan paket data internettermasuk yang membuat pengeluaran kian membengkak.

Terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengharuskan warga tetap berada di rumah, sebanyak 47 persen responden menyatakan patuh dan 62 persen masyarakat percaya dengan edaran dan informasi resmi yang disampaikan pemerintah. Selain itu, juga dihasilkan sebanyak 26,6 persen responden mengaku belum menemukan posko tanggap darurat Covid-19 di lingkungan tempat tinggal.

Pada survei tersebut juga terungkap sebanyak 41 persen responden merasa perlu dibantu oleh pemerintah, namun 63 persen dari mereka belum tersentuh bantuan. Untuk pendistribusian bantuan sebanyak 57,1 persen responden mengaku bantuan belum diterima masyarakat dan hanya 21 persen responden yang menyatakan bantuan telah diterima masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika