REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar menanggapi adanya usulan sejumlah anggota DPR yang meminta agar Bank Indonesia (Bank Indonesia) mencetak uang hingga  Rp 600 triliun untuk mengatasi krisis. Sekretaris Kelompok Fraksi (Poksi) XI FPG DPR RI M Sarmuji menegaskan, ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide Fraksi Partai Golkar.

"Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat," ujar Sarmuji, Rabu (13/5).

Bahkan, ia menegaskan, ide ini tidak pernah dibahas dalam rapat kelompok fraksi (Poksi XI) atau dikonsultasikan baik kepada pimpinan fraksi maupun kepada pimpinan Poksi XI. Sarmuji menyatakan Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa mencetak uang membawa konsekuensi seperti menurunkan tingkat kepercayaan terhadap rupiah.

Hal ini bisa berakibat pada menurunnya kepercayaan terhadap mata uang Indonesia, inflasi dan menurunnya nilai kurs yang bisa menimbulkan dampak lebih luas. "Ibarat mengobati sakit, obat bisa lebih berbahaya dari pada penyakitnya," tegasnya.

Sarmuji menambahkan, perdebatan yang serius di dalam DPR terutama di komisi XI bukan tentang mencetak uang. Menurutnya perdebatan mencetak uang hanya terjadi intens di luar ruang rapat.

"Kami lebih berkonsentrasi pada penambahan likuiditas, relaksasi kredit, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, pembelian obligasi pemerintah oleh BI dengan bunga rendah untuk meringankan beban pemerintah dan hal- hal lain yang terkait dengan itu," tuturnya.

Menurut politikus partai berlambang pohon beringin ini, isu cetak uang hanya muncul sekilas saja dan tidak ada satupun kesimpulan rapat yang menyinggung tentang pencetakan mata uang. Ia memastikan pandangan dari kader Golkar soal ide mencetak uang bukanlah pendapat partai.

"Pandangan saudara Misbakhun dalam salah satu webinar, tidak  mewakili sikap partai maupun sikap Fraksi Partai Golkar," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika