REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan keberadaan media massa. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, informasi dari media menjadi sumber paling terpercaya dibanding yang lain.
"Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius kepada media massa. Sekarang ini, ada gejala masyarakat lebih sering mengakses informasi dari media sosial dan media online," ucap Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (17/5).
Kecenderungan ini tidak bisa dianggap biasa oleh pemerintah. Media sosial khususnya, dinilai tidak memiliki dasar-dasar jurnalistik dan sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
Dewasa ini, berita atau informasi bohong banyak beredar di media massa. Sementara, informasi yang diterima masyarakat kebanyakan berasal dari media sosial.
Abdul Mu'ti mengatakan, media massa termasuk cetak maupun elektronik, dalam kondisi saat ini harus diperkuat peranannya karena memiliki jurnalis yang terlatih. Selain itu, berita yang dihasilkan pun diseleksi dengan ketat oleh tim redaksi agar menghasilkan karya jurnalis yang berbobot.
"Isi dari berita di media massa lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan yang beredar di media sosial," kata dia.
Agat informasi yang diterima oleh masyarakat lebih aktual, ia menyebut perlu ada sinergi antara media massa dan media sosial. Jika bergantung pada satu sumber saja, kecepatan informasi yang diterima masyarakat membutuhkan waktu yang lama.
Media cetak, contohnya, terbit satu kali dalam sehari. Media elektronik seperti televisi dan radio bisa lebih aktual dengan slot-slot program yang dimiliki. Sementara, media sosial bisa menghasilkan informasi dalam hitungan menit bahkan detik.
Pemerintah, oleh Abdul Mu'ti disebut harus lebih pro-aktif dalam memberikan berita-berita kepada media cetak dan elektronik sebagai sumber informasi.
Terkait bentuk dukungan lain yang bisa diberikan di tengah krisis pandemi global Covid-19, ia menyebut Pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa cara. Salah satunya menyediakan berita atau informasi yang senilai iklan.
"Pemerintah bisa memberikan news-info. Ini berupa berita, tapi ada unsur iklan yang bisa berimbas penguatan finansial media massa. Atau bisa berupa bentuk lain yang tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga daerah dan kementerian," ucap pria kelahiran 1968 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika