REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengungkap ada tujuh daerah yang dianggap siap memasuki tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi new normal, seluruh masyarakat bisa kembali produktif tanpa harus meninggalkan protokol kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, setidaknya ada tujuh provinsi yang dianggap siap menjalankan new normal. Ketujuhnya adalah Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
"DKI sesudah tanggal 4 Juni nanti (PSBB usai), kemudian juga Jabar ada beberapa daerah. Jabar ini PSBB-nya sampai tanggal 29 Mei," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (27/5).
Ketujuh daerah tersebut dianggap layak new normal berdasarkan perhitungan reproduction number (R0), yang dalam kajian epidemiologi memberikan interpretasi mengenai seberapa parah proses penularan suatu penyakit. Bila R0 di atas angka 1, maka infection rate-nya masih tinggi. Bila R0 kurang dari 1, maka infection rate-nya terbilang rendah.
"Dan tentunya keseluruhan daerah nanti akan mengikuti koordinasi dengan BNPB," jelas Airlangga.
Selain tujuh daerah tersebut, pemerintah juga mencatat adanya penurunan laju penularan Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Angka R0, ujar Airlangga, terlihat turun di Jawa Tengah, Bali, DI Yogyakarta, Sumatra Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
"Trennya sudah menurun dan relatif menurun di bawah 1 di dalam tracing dalam tiga bulan terakhir," katanya.
Pemerintah, ujar Airlangga, mendesain program pemulihan ekonomi secara bertahap. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19.
Seluruh pemulihan ekonomi ini, menurutnya, tak akan lepas dari dimensi kesehatan yakni perkembangan Covid-19, kapasitas kesehatan, dimensi sosial ekonomi, dan kesiapan protokol kesehatan untuk diterapkan di seluruh sektor usaha.
"Di mana ada syarat perlu, termasuk kesiapan dunia usaha, respons dari publik, kemudian protokol baru terkait kebersihan tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menerapkan physical distancing, isolasi mandiri, pengecekan suhu, dan lainnya," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan pasukan TNI dan Polri ke 1.800 titik di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan demi menuju kondisi normal baru atau new normal.
"Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB. Akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini," kata Presiden Jokowi, di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5).
Berikut adalah daftar provinsi, kabupaten dan kota yang akan dijaga 340 ribu pasukan TNI/Polri:
Provinsi:
1. DKI Jakarta, 2. Jawa Barat, 3. Sumatera Barat, 4. Gorontalo.
Kabupaten/kota
1. Kota Pekanbaru, 2. Kota Dumai, 3. Kabupaten Kampar, 4. Kabupaten Pelalawan, 5. Kabupaten Siak, 6. Kabupaten Bengkalis, 7. Kota Palembang, 8. Kota Prabumulih, 9. Kota Tangerang, 10. Kota Tangerang Selatan, 11. Kabupaten Tangerang, 12. Kota Tegal, 13. Kota Surabaya, 14. Kota Malang, 15. Kota Batu, 16. Kabupaten Sidoarjo, 17. Kabupaten Gresik
18. Kabupaten Malang, 19. Kota Palangkaraya, 20. Kota Tarakan, 21. Kota Banjarmasin, 22. Kota Banjar Baru, 23. Kabupaten Banjar, 24. Kabupaten Barito Kuala, 25. Kabupaten Buol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika