REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Kesehatan melalui Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat, kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk membangun sinergi di tingkat global dalam layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi semua kalangan.
"(Jadi) tujuan FPGH ini adalah untuk membangun sinergi antara kebijakan politik luar negeri dengan kesehatan global pada berbagai forum bilateral, regional dan multilateral," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Jakarta, Selasa (2/6).
Ia mengatakan FPGH tersebut merupakan inisiatif bersama yang diluncurkan dalam Sidang Umum PBB pada 2006 di New York oleh tujuh negara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan dan Senegal dan bukan dibentuk oleh WHO atau PBB.
Namun demikian, FPGH rutin menggunakan platform WHO dan PBB untuk mengeluarkan pernyataan bersama atau juga resolusi. "Secara tradisi, setiap tahun FPGH menjadi inisiator satu resolusi tentang kesehatan di Sidang Umum PBB," kata Fachmi.
Lebih lanjut, ia mengatakan pada pertemuan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH tersebut, BPJS Kesehatan, yang mewakili Indonesia sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat tahun ini, diberi kepercayaan untuk memimpin pertemuan itu.
Selaras dengan tema yang diusung FPGH pada 2020, yaitu Affordable Heath Care For All atau layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua kalangan, pertemuan tersebut berfokus pada Universal Health Coverage untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).
"Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Presiden Jokowi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga melalui penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta," kata Fachmi.
Menurut dia, pertemuan itu merupakan realisasi atas keinginan negara-negara anggota FPGH untuk memastikan perawatan kesehatan yang terjangkau untuk semua warga negara melalui pendekatan multisektoral yang melibatkan jaminan sosial untuk program kesehatan.
“Semoga pertemuan ini menjadi dasar kerja sama yang nyata antara organisasi jaminan sosial negara-negara anggota FPGH untuk berkontribusi merealisasikan Affordable Heath Care For All,” katanya lebih lanjut.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah alternatif kerja sama di masa mendatang antara organisasi asuransi kesehatan nasional dari negara-negara anggota FPGH dalam menyediakan jaminan sosial yang berkelanjutan untuk memastikan warga negaranya memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terlindungi dari biaya besar akibat perawatan kesehatan.
Sementara itu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kama Pradipta mengatakan bahwa pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarnegara penyelenggara jaminan kesehatan, termasuk untuk saling berbagi pengalaman dan best practice sharing.
"Keberadaan jaminan kesehatan saat ini sangat penting, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Kami mohon dukungannya untuk bersama saling memperkuat sistem jaminan kesehatan selama pandemi, serta mengantisipasi kemungkinan ke depan terkait munculnya tantangan baru dalam sistem jaminan kesehatan," kata Kama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika