REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan dirinya membahas konflik di Libya dengan Presiden AS Donald Trump dalam percakapan telepon pada Senin (8/6) dan kedua pemimpin itu bersepakat atas sejumlah isu terkait hal tersebut.
"Era baru antara Turki dengan AS barangkali dimulai usai percakapan telepon kami. Kami bersepakat untuk beberapa persoalan," ujar Erdogan dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran publik Turki, TRT.
Dalam sebuah pernyataan dari Gedung Putih, disebutkan bahwa Trump dan Erdogan membahas perang di Libya, juga Suriah dan wilayah Mediterania bagian timur. Namun, mereka tidak memberikan detail lebih lanjut.
Turki mendukung pemerintahan GNA Libya di bawah Perdana Menteri Fayez al-Sarraj yang diakui secara internasional, yang dalam beberapa pekan terakhir dipukul mundur dari Ibu Kota Tripoli oleh pasukan Khalifa Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab (UAE), Mesir, dan Rusia.
Sementara itu, Mesir telah menyerukan gencatan senjata yang dimulai pada hari yang sama, sebagai bagian dari inisiatif untuk mengajukan usulan soal dewan pimpinan Libya melalui pemilihan. Rusia dan UAE juga mendukung usulan tersebut.
Namun Erdogan sendiri menyebut GNA akan tetap berjuang untuk dapat menguasai wilayah kota pesisir Sirte dan pangkalan udara Jufra, yang merupakan kawasan strategis di negara pengekspor minyak tersebut.
"Sekarang tujuannya adalah untuk mengambil alih seluruh wilayah Sirte dan menyelesaikan hal itu. Area ini mempunyai ladang minyak, dan amat sangat penting," kata Erdogan.
Selanjutnya, Erdogan mengatakan bahwa ia juga akan membahas keikutsertaan Rusia dalam konflik di Libya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk perihal pengiriman pasokan pesawat dan rudal Pantsir-S1 dari pertahanan udara Rusia kepada pasukan Haftar.
"Mereka memiliki Pantsir, mereka juga mengirim 19 pesawat perang ke Libya. Dan setelah berbicara dengan Putin, kita baru dapat merancang rencana ke depan," ucap Erdogan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika