REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD 2020 mengalokasikan anggaran senilai Rp16 miliar untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Anggaran itu, dengan rincian Rp14 miliar untuk Kepolisian Daerah Kaltara dan Rp2 miliar dialokasikan untuk TNI.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada 2020 antara Gubernur Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Irjen Indrajit dilaksanakan di ruang rapat Kantor Gubernur Kaltara, di Tanjung Selor, kemarin.
Irianto mengungkapkan, sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan pilkada tersebut telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga pihak-pihak terkaitnya.
"Alhamdulillah, kita telah lakukan penandatanganan NPHD bersama Pak Kapolda. Untuk alokasi kepada TNI nanti kita jadwalkan kemudian. Nilainya semua Rp16 miliar. Ke Polri Rp14 miliar dan Rp2 miliar untuk TNI," kata Irianto.
Pencairan dana ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah dilakukannya penandatanganan NPHD.
Gubernur Kaltara meyakini, besaran alokasi anggaran pengamanan tersebut mencukupi, karena sebelumnya juga telah melalui penghitungan yang cermat, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kondisi di lapangan.
"Kalau hitungan kita Insya Allah mencukupi. Apalagi sesuai arahan langsung Bapak Presiden, juga oleh Mendagri, agar kita melakukan penghematan," katanya pula.
Kalau pun dalam pelaksanaannya nanti ternyata tidak mencukupi dan perlu penambahan, Gubernur mengatakan masih memungkinkan dilakukan penambahan. Tentunya dengan melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Harapan kita mencukupi. Bahkan kalau bisa menghemat, ada kelebihan atau sisa dikembalikan ke kas daerah," kata Irianto.
Gubernur Kaltara kembali mengajak semua pihak. Tak hanya penyelenggara maupun aparat pengamanan untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Kaltara. "Mari kita sukseskan penyelenggaraan pilkada di Kaltara secara gotong royong," ujarnya pula.
Sebelumnya, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kaltara 2020, pemprov dalam hal ini melalui Gubernur bersama KPUD Kaltara juga telah menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan pilkada dengan nilai anggaran kurang lebih Rp103 miliar. Selain untuk anggaran pengawasan, dengan Bawaslu dialokasikan sebesar Rp20 miliar lebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika