REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Syafril Nursal menegaskan Operasi Tinombala yang digelar selama ini untuk memburu orang-orang yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) kelompok sipil bersenjata maupun simpatisan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso akan terus dilakukan. “Jangankan dihentikan, dikendorkan saja tidak boleh, Operasi Tinombala terus digelar,” kata Kapolda Sulteng di hadapan anggotanya saat memimpin apel di Mapolda Sulteng seperti dikutip dari rilis yang dibagikan Bidhumas Polda, di Palu, Senin (15/6).
Kapolda Sulteng menjelaskan, berdasarkan evaluasi, operasi tersebut telah berhasil mengamankan terduga pelaku teror. Baik yang masuk dalam DPO Mujahidin Indonesia Timur maupun simpatisan dari wilayah Kabupaten Poso.
“Data dari tahun 2011 sampai dengan 2020, dimana tahun 2011 jumlah DPO yang di atas gunung berjumlah 11 orang, Operasi Tinombala ditangkap empat orang, juga terjadi penangkapan di luar DPO sejumlah tujuh orang dan itu adalah mereka-mereka yang akan bergabung di atas gunung dengan membawa peralatan untuk mendukung kegiatan di atas gunung biru Poso,” jelasnya.
Kemudian sebut Kapolda, tahun 2012 ada tujuh orang terduga DPO yang ditangkap dan tahun 2013 DPO dari tujuh orang menjadi 24 orang.
“Tahun 2014 turun menjadi 20 dimana dua DPO ditangkap, dan ada 25 orang di luar DPO ikut ditangkap, tahun 2015 DPO tersisa 18 orang, ditangkap lima orang, di luar DPO ditangkap 23 orang, tiba-tiba tahun 2016 DPO menjadi 41 orang, ditangkap DPO 32 orang dan enam orang di luar DPO,” ujarnya.
Ia menjelaskan lagi, tahun 2017, jumlah DPO turun menjadi tujuh orang, namun tahun 2019 naik menjadi 10 orang dan ditangkap tiga orang. kKemudian dalam perkembangannya DPO kembali naik menjadi 18 orang yang bersembunyi di atas gunung biru Poso.
“Dalam Operasi Tinombala tahap II 2020, Polri sudah menangkap lima DPO dan 17 orang di luar DPO yang diketahui membawa peralatan termasuk bahan peledak untuk membuat bom,” jelasnya.
Olehnya, Syafril menegaskan operasi perburuan terduga teroris ini baru bisa dihentikan apabila semua terduga teroris yang ada di Kabupaten Poso, baik yang berada di atas gunung ataupun yang berada di bawah ditangkap dan diselesaikan masalahnya. “Saat ini hanya dilakukan proses hukum penangkapan untuk yang berada di atas, sedangkan yang di bawah tidak digarap dan persoalan di bawah ini bukan persoalan polisi saja. Seperti contoh ada dugaan kelompok-kelompok di sana yang membina teroris,” katanya.
Kapolda Syafril mengajak semua pihak termasuk pemerintah daerah, untuk bersama menjaga dan memberantas adanya dugaan aksi terorisme tersebut agar tidak terjadi di tengah masyarakat setempat. “Perlu upaya-upaya untuk mengubah pemahaman mereka untuk tidak menjadi teroris. Atau pemerintah harus membuat programnya bagaimana mereka-mereka bisa diberikan pelatihan dan selama yang di bawah tidak dikelola dengan baik, maka Operasi Tinombala ini tidak akan berhenti,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolda dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dari Kabupaten Poso maupun melalui dialog di Lembaga Penyiaran Publik Radio Palu menegaskan tetap melaksanakan operasi selama masih adanya terduga kelompok tersebut di wilayah Poso. “Ini juga untuk menjawab tuntutan beberapa pihak yang menginginkan Operasi Tinombala dihentikan. Operasi akan terus dilakukan bila produksi teroris yang berada di bawah tidak berhenti,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika