REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memangkas subsidi dana service transportasi atau PSO (Public Service Obligation) tahun ini dari Rp 825 miliar menjadi Rp 700an miliar. Pemangkasan ini dikarenakan sebagian besar dana APBD 2020 dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Direktur Utama PT. MRT Jakarta William P. Sabandar mengatakan dampak dari pemangkasan tersebut PT. MRT Jakarta melakukan efisiensi, namun tidak mengurangi syarat pelayanan minimum. Salah satu dampak dari pemangkasan PSO ini adalah MRT Jakarta untuk sementara tidak melakukan rekrutmen karyawan untuk tahun ini.

"Ada beberapa efisiensi yang kami lakukan, seperti tahun ini kami tidak lakukan rekrutmen pegawai. Kemudian beberapa kegiatan, seperti simulator ditunda untuk tahun depan. Itu dampak pemangkasan yang kita lakukan dengan efisiensi, tapi tetap tidak mengurangi pelayanan minimum," ungkap William, Rabu (17/6).

Ia mengatakan sebelumnya PSO sudah disepakati untuk MRT Jakarta tahun 2020 mendapat subsidi sebesar kurang lebih Rp 825 miliar. Subsidi tersebut untuk menutupi biaya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana dari bulan Januari ke Desember 2020. Namun setelah pemangkasan, ungkap dia, dana subsidi PSO yang diberikan hanya Rp 700-an miliar.

"Penyesuaian dan pengurangan dana subsidi ini karena banyak dana yang akan peruntukkan penanganan Covid-19," imbuhnya.

Namun sekali lagi, William menegaskan walaupun ada pemangkasan subsidi MRT Jakarta tidak akan mengurangi standar pelayanan minimum. Termasuk harga tiket MRT Jakarta berlaku dengan harga normal, dimana jarak terdekat Rp 3000 dan jarak terjauh Rp 14 ribu.

"Jadi memang kita lakukan efisiensi, tetapi kita lakukan upaya-upaya mencari pendanaan lain seperti jasa periklanan atau non-fare box revenue," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika