REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Benjamin Pogrund (87 tahun) menghabiskan beberapa dekade untuk memerangi apertheid sebagai seorang jurnalis di Afrika Selatan. Dia kemudian pindah ke Israel sekitar dua dekade lalu dan memiliki semangat untuk membela negara itu dari tudingan negara apertheid.
Namun, situasi saat ini membuat Pogrund kembali berpikir, Israel kemungkinan telah menjadi negara apartheid. Pogrund mengatakan, jika Israel merealisasikan rencana untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, maka dia tak ragu lagi menyatakan tanah kelahirannya telah menjadi versi modern Afrika Selatan di era apertheid.
"Akan ada penguasa Israel di daerah yang diduduki dan orang-orang yang akan berkuasa tidak memiliki hak-hak dasar," kata Pogrund dalam sebuah sesi wawancara di halaman belakang rumahnya yang teduh dan rimbun.
"Itu akan menjadi era apertheid. Kami pantas menerima tuduhan itu, dan itu adalah sesuatu yang membuat saya khawatir karena kita menghadapi bahaya besar," kata Pogrund melanjutkan.
Pogrund sedang menulis sebuah buku tentang sejarah politik Afrika Selatan. Namun, dia merasa sedih karena tidak dapat menulis tentang aneksasi yang terjadi di tanah kelahirannya sendiri.
"Saya tidak bisa memaksakan diri untuk menulisnya. Sejujurnya sangat merasa sangat sedih tentang hal itu," ujar Pogrund.
Pogrund adalah seorang reporter dan editor di Rand Daily Mail, di Johannesburg, Afrika Selatan. Selama melakukan peliputan, dia banyak melihat keganasan rezim apertheid, termasuk pembantaian Sharpeville, di mana polisi Afrika Selatan menembaki demonstran kulit hitam dan menewaskan 69 orang. Pogrund juga mengungkap kondisi penjara dan penyiksaan bagi tahanan kulit hitam. Dia pernah mendekam dalam penjara dan rumahnya digeledah oleh polisi.
Pogrund meninggalkan Afrika Selatan setelah korannya ditutup pada 1985 di bawah tekanan pemerintah. Dia kemudian menghabiskan beberapa waktu di London dan Amerika Serikat, dan memutuskan pindah ke Israel pada 1997. Pogrund adalah kritikus yang vokal terkait perlakuan Israel terhadap Palestina dengan sebutan "tirani", "penindasan", dan "kebrutalan". Namun, dia tidak pernah menggunakan istilah apertheid untuk menggambarkan perlakuan Israel terhadap Palestina.
"Itu adalah kata yang mematikan," ujar Pogrund.
Selama bertahun-tahun, Pogrund kerap menepis bahwa tidak ada kasus rasisme antara Israel dan Palestina. Menurutnya, perlakukan Israel terhadap Palestina merupakan suatu bentuk penindasan dan diskriminasi, tetapi bukan apertheid karena tidak ada penciptaan kelas-kelas sosial masyarakat berdasarkan warna kulit. Dia percaya bahwa perlakuan Israel kepada Palestina berakar pada masalah keamanan.
"Ada diskriminasi. Ada penindasan. Tapi itu bukan apartheid," kata Pogrund.
Namun, beberapa tahun terakhir dia mulai khawatir bahwa Israel akan berubah menjadi negara apartheid ketika parlemen mengesahkan "Hukum Negara Bangsa", yang menyatakan bahwa Israel sebagai rumah bagi orang-orang Yahudi. Hal itu menurunkan status minoritas Arab yang tinggal di Israel.
"Aneksasi akan membawa kita di ujung tanduk," kata Pogrund.
Selama di London, Pogrund ingat dengan sebuah kejadian seorang pelanggan toko mengambil sebungkus buah anggur. Dalam kemasan buah anggur tersebut tertulis bahwa produk itu berasal dari Afrika Selatan. Pelanggan itu kemudian meletakkan kembali buah anggur ke raknya dengan ekspresi jijik. Pogrund khawatir Israel akan berada pada posisi yang sama.
"Anda akan membawa stigma apartheid, kami sedang menuju ke sana. Kami menerapkan apertheid, yakni sebuah kata yang dibenci pada paruh kedua abad ke-20," kata Pogrund.
Selama bertahun-tahun, para kritikus dan kelompok pembenci telah menyebut Israel sebagai negara apertheid. Hal itu tergambar nyata dari pemerintahan Israel yang tidak memberikan hak-hak dasar kepada orang-orang Palestina di wilayah pendudukan. Ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengungkapkan rencananya untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, istilah negara apertheid menjadi bagian dari percakapan politik Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika