REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Penegasan itu disampaikan saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nahyidin dan elemen masyarakat lainnya," ujar AHY di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (26/6).
Ahy menjelaskan, ada empat alasan mengapa Demokrat menolak RUU HIP. Adanya RUU tersebut berpotensi memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi. Dan, RUU HIP ini justru menurunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang.
"RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi," kata AHY.
Kedua, RUU ini mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis. Di mana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran. Alasan ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik. Bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP.
"Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," ucap AHY.
Terakhir, adalah adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila. Hal itu dinilainya bertentangan dengan semangat Pancasila yang seutuhnya. "Saya pun mengapresiasi NU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj menyambut baik silaturahmi oleh Partai Demokrat. Menurutnya, itu menunjukkan budaya yang baik di tengah zaman seperti sekarang. "Sebuah bangsa bisa terhormat bermartabat kalau mempunyai budaya mulia, ketika budayanya ambruk hancurlah martabat bangsa. Dan kami terbuka warga NU silakan saja," ujar Said.
Dalam kunjungannya ke kantor PBNU, AHY didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Bendahara Umum Renville Antonio. Selain itu ada Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Zulfikar Hamonangan dam Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh.
