REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju di masa pandemi Covid-19. Sebanyak 58,6 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Namun, kepuasan itu tidak murni milik pemerintah pusat.
"Kepuasan ini tidak tunggal, artinya tidak diberikan kepada pemerintah pusat saja karena 58,6 persen ini adalah kepuasan publik yang ditujukan kepada seluruh pemerintahan dari pusat, kemudian dari pemerintah daerah dan sampai ke RT RW," kata Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi daring, Sabtu (3/7).
Sementara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat hanya di angka 32,5 persen dari 58,6 persen di atas. Lalu angka kepuasan publik yang tertinggi ada di pemerintah daerah dengan angka 41,9 persen.
"Kemudian disusul kepuasan kepada petugas RT RW ada 16 persen kemudian pemerintah desa 34 persen, kemudian pemerintah kecamatan ada 6 persen dan pemerintah kabupaten yang paling rendah hanya di angka 0,2 persen," jelasnya.
Menurutnya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang hanya 58,6 dinilai rendah. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding survei sebelumnya di angka 59,1 persen.
"Artinya memang ada semacam kekecewaan publik yang kemudian dipersepsikan oleh Presiden sebagai kekecewaan kepada kabinet padahal itu sebenarnya kekecewaan kolektif pemerintah," jelasnya.
Selain itu, IPO dalam surveinya juga merilis terkait kepuasan publik terhadap kepala daerah yang dianggap paling responsif dalam penanganan Covid-19. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi kepala daerah yang dianggap paling responsif menurut publik dengan angka 62,6 persen.
"Kemudian di posisi kedua ada Pak Ganjar Pranowo dengan 60,1 persen. Menariknya di posisi ketiga yang biasanya adalah Ridwan Kamil ternyata tidak, di posisi ketiga kepala daerah yang paling responsif adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dengan perolehan persepsi 54,3 persen, baru disusul oleh Pak Ridwan Kamil 53,0 persen," jelasnya.
Untuk diketahui survei dilakukan pada 8-25 Juni 2020. Survei tersebut melibatkan 1350 responden dan digelar di 30 provinsi. Adapun metode yang dilakukan yaitu Wellbeing Purposive Sampling (WPS), yaitu model penentuan responden untuk mengukur indeks persepsi publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika