REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan antrean calon penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Bogor yang sangat panjang terutama pada Senin (6/7) pagi, tidak bisa terus dibiarkan. Pemerintah perlu mencari solusi agar hal ini tak kembali terjadi.
"Penumpang KRL yang berangkat dari Stasiun Bogor jumlahnya terus meningkat, meskipun belum sampai seperti kondisi normal tapi jumlahnya semakin ramai," kata Bima Arya saat meninjau Stasiun Bogor, Senin.
Menurut dia, jumlah warga Kota Bogor dan sekitarnya yang akan berangkat kerja ke Jakarta pada Senin pagi dengan kapasitas angkut KRL yang masih dibatasi tidak seimbang sehingga terjadi antrean sangat panjang. "Antrean penumpang yang menumpuk, tidak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini, tapi harus dicari solusi bersama," katanya.
Bima menjelaskan sebelumnya sudah dilakukan rapat koordinasi bersama pemerintah pusat yang dihadiri antara lain oleh Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Solusinya, dilakukan pembagian jam kerja dalam dua shift pada kantor-kantor di Jakarta.
Namun, Bima melihat pembagian jam bekerja ini belum berjalan efektif atau waktu pembagian jam kerjanya yang masih sangat singkat, yakni masuk kerja pukul 07.30 WIB dan pukul 10.00 WIB. Sehingga waktu pegawai berangkat kerja masih bersamaan.
"Kemarin saya berbicara dengan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Doni Monardo, beliau mengatakan shift kerja di Jakarta sudah berjalan, tapi pegawai masih berangkat pada waktu bersamaan, sehingga terjadi antrean panjang di Stasiun Bogor," katanya.
Bima menegaskan, pengaturan jam kerja dan pembarangkatan KRL harus dievaluasi lagi untuk dicari solusi bersama yang lebih baik. "Apakah, waktu pembagian jam kerja diatur lebih lama lagi atau waktu pemberangkatan KRL ditambah," katanya.
Bima menyatakan prihatin dengan kondisi penumpang KRL yang harus mengantre panjang dan tetap ramai di dalam gerbong KRL. Di sisi lain, Bima dapat memahami pembatasan jumlah penumpang yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menjaga penularan Covid-19.
PT KCI saat ini membatasi jumlah penumpang KRL maksimal hanya 72 orang per gerbong dan harus menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak fisik, serta menghindari berbicara dalam gerbong KRL.
Bima mengusulkan untuk dilakukan tes cepat dan tes usap lebih intensif kepada penumpang KRL untuk memetakan kondisi penumpang KRL. "Jika dari beberapa kali rapid test dan swab test, hasilnya selalu negarif, maka akan diusulkan agar kapasitas penumpang KRL ditambah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika