REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kemunculan virus corona di Israel dan perpecahan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengesampingkan rencananya untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.

Meskipun Netanyahu dan mitra koalisinya Menteri Pertahanan Benny Gantz setuju bahwa pemerintah Israel dapat memulai langkah aneksasi pada 1 Juli 2020, hampir tidak ada diskusi tingkat kabinet tentang masalah ini, kata seorang menteri senior kepada Reuters.

Selain itu, belum ada kesepakatan dengan Washington mengenai modalitas langkah tersebut di bawah proposal perdamaian yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trumpsehingga langkah apa pun untuk segera memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi dan Lembah Jordan di Tepi Barat tampaknya tidak mungkin dilakukan. Palestina telah menolak rencana Trump. Kekuatan-kekuatan Eropa dan Arab telah memperingatkan akan serangan balik diplomatik jika Israel secara tidak resmi mencaplok tanah Palestina.

Netanyahu, sementara itu, disibukkan dengan penularan virus corona baru yang menurut para penasihatnya dapat mengharuskan langkah penguncian. Pengangguran telah mencapai rekor 21 persen dan protes anti-pemerintah semakin keras.