REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kemunculan virus corona di Israel dan perpecahan dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengesampingkan rencananya untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki.
Meskipun Netanyahu dan mitra koalisinya Menteri Pertahanan Benny Gantz setuju bahwa pemerintah Israel dapat memulai langkah aneksasi pada 1 Juli 2020, hampir tidak ada diskusi tingkat kabinet tentang masalah ini, kata seorang menteri senior kepada Reuters.
Selain itu, belum ada kesepakatan dengan Washington mengenai modalitas langkah tersebut di bawah proposal perdamaian yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trumpsehingga langkah apa pun untuk segera memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi dan Lembah Jordan di Tepi Barat tampaknya tidak mungkin dilakukan. Palestina telah menolak rencana Trump. Kekuatan-kekuatan Eropa dan Arab telah memperingatkan akan serangan balik diplomatik jika Israel secara tidak resmi mencaplok tanah Palestina.
Netanyahu, sementara itu, disibukkan dengan penularan virus corona baru yang menurut para penasihatnya dapat mengharuskan langkah penguncian. Pengangguran telah mencapai rekor 21 persen dan protes anti-pemerintah semakin keras.
Sebuah jajak pendapat oleh Lembaga Demokrasi Israel yangnon-partisan pada Selasa menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Netanyahu dalam menangani krisis hanya 29,5 persen. Ada tentangan terbuka dari partai Biru dan Putih, yang membuatnya sulit untuk membujuk Washington bahwa setiap aneksasi akan memperoleh dukungan Israel.
"Ini masalah rencana yang benar, tetapi waktu yang salah," kata seorang menteri senior Biru dan Putih.
"Kami berada di tengah-tengah krisis terbesar yang telah dialami Israel dalam beberapa dekade ... dan akan menjadi tidak bertanggung jawab dan tidak sensitif untuk cenderung melakukan hal lain pada saat ini."
Gantz memperkirakan krisis bisa berlangsung hingga akhir 2021. Seorang pejabat lain, yang meminta identitasnya tidak disebut, mengatakan lebih dari seminggu telah berlalu sejak delegasi Israel terakhir berbicara dengan utusan AS tentang aneksasi di bawah cetak biru Trump, yang membayangkan kedaulatan Israel hingga 30 persen dari wilayah Tepi Barat.
Saat dimintai komentar, kantor Netanyahu mengatakan "tidak ada pembaruan saat ini". Beberapa menteri dari partai Likud Netanyahu ingin langkah ini dilaksanakan sekarang.
Sejumlah menteri menyuarakan kekhawatiran bahwa perhatian Trump akan berkurang jelang pemilihan presiden November mendatang. Sementara itu, kandidat Demokrat Joe Biden telah menyatakan menentang aneksasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika