REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Makroekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menilai skema berbagi beban atau burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia memiliki pro dan kontra di pasar. 

Menurut Budi, saat ini Indonesia memang menghadapi situasi darurat dan pelik. Posisi neraca berjalan yang defisit dan terbatasnya dana dalam perbankan Indonesia, memunculkan tantangan berat untuk pembiayaan defisit ABPN 6,3 persen dari PDB untuk bertahan menghadapi Pandemi.

"Tidak hanya terkait kepada keterbatasan kapasitas investor domestik menyerap emisi SBN, tetapi juga daya tahan fiskal yang penting untuk memacu pertumbuhan di kemudian hari. Sebelum wabah Covid-19, sekitar 12 persen belanja negara dialokasikan untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok. Kini angka itu berisiko melonjak menjadi 17 persen belanja negara," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/7).

Selama Juli, para pelaku pasar disuguhkan dengan dua langkah penting kebijakan pemerintah dan BI. Pertama, pada awal bulan, keduanya menyepakati skema burden sharing untuk pembiayaan dana penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kedua, BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Kamis (16/7), memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke level 4 persen.