REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Akhyar Nasution merupakan kader gagal lantaran berambisi pada kekuasaan. Akhyar Nasution merupakan kader PDIP yang resmi bergabung dengan Partai Demokrat.
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pelaksana tugas (plt) wali kota Medan itu keluar tanpa pamit dengan PDIP. Bahkan, dia mengatakan, Akhyar masih sempat mengikuti rapat DPD PDIP pada Ahad (19/7) malam.
Namun saat itu, Djarot tidak mengetahui apakah status Akhyar sudah menjadi kader Partai Demokrat atau belum. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai langkah yang diambil Akhyar Nasution dengan pindah ke Demokrat merupakan langkah pragmatis.
Dia mengatakan, partai besutan Megawati Soekarnoputri akan menempatkan peristiwa itu sebagai bagian konsolidasi kader. Djarot mengatakan, dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, tetapi ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.
Akhyar, sambung dia, masuk pada kategori kedua. "Kader Partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar bukan untuk berburu kekuasaan politik," kata dia dalam keterangan, Sabtu (25/7).
Karena itu, partai berlogo kepala banteng moncong putih itu siap menjatuhkan sanksi bagi kader yang tidak disiplin. "Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan Partai lain," kata dia.
Djarot mengatakan, berpartai dalam PDIP berlandaskan ketaatan pada konstitusi, hukum dan etika politik. Lanjutnya, hal serupa juga dilakukan dalam etika berpolitik dalam konteks kenegaraan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief membenarkan Akhyar telah bergabung dengan partainya. Dia mengatakan Akhyar sudah menyatakan masuk partai Demokrat sejak satu bulan lalu.
Bergabungnya Akhyar, memastikan bahwa Demokrat dan PKS akan mengusungnya untuk Pilwakot Medan. Andi mengatakan, koalisi kedua partai tersebut akan melawan koalisi besar dalam Pilkada 2020 di Medan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika