Kamis 06 Aug 2020 19:20 WIB

Kemendikbud Harus Petakan Kebutuhan Gawai untuk PJJ

Kemendikbud harus memiliki catatan guru dan siswa yang siap dengan PJJ daring.

Rep: Inas Widyanuratikah  / Red: Ratna Puspita
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian
Foto: MPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera melakukan pemetaan guru dan siswa yang membutuhkan gawai dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebab, masih banyak guru yang gawainya tidak memadai, dan siswa yang kesulitan melakukan pembelajaran karena tak memiliki gawai. 

"Celakanya, kita tidak punya data sebenarnya berapa sih anak-anak kita di sekolah yang belum memiliki gawai, atau harus sharing gawai dengan orang tuanya, atau ada gawai tapi tidak android, belum kita bicara biaya kuota," kata Hetifah, dalam sebuah diskusi daring, Kamis (6/8).

Baca Juga

Ia mengatakan, data ini sangat penting dalam membuat kebijakan tentang pendidikan, khususnya pada era pandemi. Menurutnya, pada masa pandemi ini, pemerintah penting untuk memiliki catatan mana saja guru dan siswa yang siap dengan PJJ daring dan yang tidak siap. 

Hetifah menilai, penyusunan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan kira-kira. Karena itu, data kebutuhan gawai dari seluruh siswa dan guru di Indonesia dalam melakukan PJJ daring harus dimiliki oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan. 

"Misalnya sekarang kita punya 7 juta mahasiswa, berapa dari 7 juta yang tidak mampu. Kita punya 3 juta guru, berapa guru yang perlu laptop," kata dia.

Selain itu, ia juga terus mendorong kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait pendidikan dan jaringan internet. Sebab, masalah pemenuhan akses internet tidak bisa dilakukan oleh Kemendikbud sendirian. 

Dari delapan standar nasional pendidikan, kata Hetifah masalah yang paling besar adalah pemenuhan sarana prasarana. Banyak sekolah, baik negeri atau swasta yang sangat mampu memenuhi kebutuhan ini. 

Namun, banyak juga sekolah yang sangat kesulitan untuk memenuhi sarana prasarana. Terkait hal ini, sangat tergantung dari peran pemerintah daerah. 

"Jadi memang, belum ada pemerataan kualitas. Masih ada kesenjangan dari sekolah ke sekolah lain," kata Hetifah menambahkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement