REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab melakukan kunjungan ke Palestina pada Selasa (25/8). Dia bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan membahas sejumlah isu, termasuk tentang rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.

Raab menegaskan bahwa Inggris terus mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. "Komitmen kami untuk rakyat Palestina, komitmen kami untuk solusi dua negara, dan penolakan Inggris untuk aneksasi wilayah. Di atas semua itu kami ingin melihat peningkatan dalam kehidupan rakyat Palestina, yang hanya dapat dijamin melalui perdamaian abadi yang dinegosiasikan antara Israel dan Palestina," kata Raab, dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA.

Abbas menyambut kunjungan dan komitmen yang disampaikan Raab. Ia menghargai pentingnya kunjungan ini dalam situasi rumit karena otoritas pendudukan Israel masih menguasai Yerusalem yang diduduki, ibu kota Negara Palestina. "Ini bertentangan dengan legitimasi internasional, serta melanjutkan aktivitas permukimannya, tanpa mengabaikan rencana aneksasi. Ini adalah praktik yang akan menghancurkan apa yang tersisa dari proses perdamaian," ujar Abbas.

Abbas kembali menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian, keamanan serta stabilitas di kawasan sebelum Israel mengakhiri pendudukannya dan Palestina memperoleh kemerdekaan sesuai garis perbatasan 1967. Dia pun menyinggung tentang upaya Israel melakukan normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Arab.

"Perdamaian tidak akan dicapai dengan melewati Palestina atau melalui normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Itu tidak akan dicapai dalam bentuk ilusi perdamaian sebagai imbalan perdamaian. Sebaliknya, (perdamaian) akan dicapai atas dasar resolusi legitimasi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab, yang berarti bahwa kesepakatan damai harus disepakati terlebih dahulu dengan Palestina," kata Abbas menjelaskan.

Israel berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab pada 13 Agustus lalu. Hal itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun.

Menurut Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan kesepakatan normalisasi itu sengaja dibuat untuk membuat Israel menghentikan aneksasi terhadap wilayah Palestina. Di bawah kesepakatan dengan UEA, Israel memang sepakat menangguhkan rencana aneksasi Tepi Barat.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa rencana tersebut tak sepenuhnya disingkirkan. Netanyahu mengatakan akan tetap menjalin koordinasi dengan AS perihal pencaplokan Tepi Barat. AS, melalui rencana perdamaian Timur Tengah-nya, memang telah memberi lampu hijau kepada Israel untuk melakukan hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika